Bila Polri dan Kejagung Alami Hambatan, KPK Siap Ambil Alih Kasus Djoko Tjandra

KABARIKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengambil alih kasus Djoko Soegiarto Tjandra jika penanganan yang dilakukan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri sekarang ini, mengalami hambatan.

“KPK sesuai kewenangan dalam Pasal 10A UU KPK tentu siap mengambil alih kasusnya, bila Polri dan Kejaksaan Agung menemukan hambatan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (24/8/2020).

Saat ini, lanjut Ali, melalui Kedeputian Penindakan, KPK terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri tekait kasus tersebut.

“KPK pun terus mendorong Polri dan Kejaksaan untuk terus mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain selain yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat ini,” jelas Ali.

Terkait pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa KPK harus turut mengusut penyebab kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Ali menyatakan, KPK menghargai masukan dan pendapat ICW tersebut. Namun menurutnya, alangkah bijaknya jika masyarakat menunggu hasil investigasi yang dilakukan kepolisian.

Dorongan ICW agar KPK berperan serta dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung, karena lembaga ini menduga kebakaran tersebut ada kaitannya dengan penanganan yang dilakukan Kejaksaan Agung, termasuk kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Seperti diberitakan, Kejagung dan Polri sedang mengusut kasus Djoko Tjandra. Kejaksaan Agung mengusut dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari. Sementara Polri mengusut keterlibatan pejabat di internal Korps Bhayangkara.

Saat ini Polri telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Joko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri. (Has)