Bandung, Kabariku – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Barat, Jalan Surapati 122 Bandung, Kamis, 26 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Erwan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Pusat untuk mempercepat penurunan angka stunting sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya Jawa Barat mencatat penurunan prevalensi stunting tertinggi secara nasional, yakni sebesar 5,8 persen. Capaian tersebut, menurutnya, harus terus ditingkatkan dengan target prevalensi stunting di bawah 10 persen, bahkan menuju zero new stunting atau tidak ada kasus stunting baru.
“Capaian ini patut disyukuri, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Target kita jelas, penurunan signifikan hingga di bawah 10 persen dan tidak ada lagi stunting baru di Jawa Barat,” ujar Erwan kepada wartawan seusai membuka Rakorda.
Menurutnya, Rakorda Program Bangga Kencana menjadi ajang evaluasi sekaligus perumusan langkah konkret tahun 2026, termasuk penguatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (MBG 3B).
“Program tersebut berkontribusi langsung terhadap percepatan penurunan stunting,” pungkas Erwan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 37 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Jawa Barat. Setiap tim beranggotakan tiga orang sehingga total personel di lapangan mencapai sekitar 111 ribu orang.
Ia menjelaskan bahwa belum seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Jawa Barat melayani program MBG 3B. Saat ini baru sekitar 60 persen yang melayani layanan tersebut.
“Belum seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Jawa Barat melayani program MBG 3B. Baru sekitar 60 persen yang melayani 3B. Ke depan, kami dorong SPPG baru, khususnya untuk membuka layanan 3B karena ini memang fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Dadi.
Untuk mendukung operasional TPK, lanjutnya, pemerintah pusat akan memberikan stimulus tambahan berupa kendaraan operasional sepeda motor, selain honorarium yang telah diterima. Distribusi kendaraan akan berbasis Kampung KB yang memiliki TPK dan SPPG aktif.
“Meski tanpa dukungan kendaraan operasional, para TPK telah bekerja aktif di lapangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas, semangat, dan produktivitas pendamping dalam menjangkau keluarga sasaran,” ucapnya.
Dadi menambahkan, Pemprov Jabar bersama Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Barat optimistis bahwa sinergi program, penguatan fasilitas, serta optimalisasi peran TPK akan mempercepat penurunan stunting secara signifikan pada 2026, bahkan mendorong tercapainya zero new stunting di Jawa Barat.
Discussion about this post