Kabariku- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., menyebut akan ada tujuh agenda utama pembahasan di jalur keuangan atau finance track dalam Presidensi G20 Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022. Selasa (14/9/2021) malam, secara virtual.
Keterangan pers bersama tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU., Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., Menteri Luar Negeri Retno LPM, S.I.P., LL.M., Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, S.E., dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, SE., M.Sc., PhD.
Agenda pertama adalah kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi,
“Yang pertama dan yang penting adalah negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Tadi disebutkan temanya Recover Together and Recover Stronger, itu untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi kebijakan global,” ujar Menkeu.
Hal yang akan dibahas adalah mengenai exit policy dari kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter yang diterapkan negara-negara lain, terutama negara yang tergabung dalam G20.
“Persoalan nanti adalah bagaimana desain dan kapan kita akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit, di mana setiap negara tadi memiliki pemulihan ekonomi yang berbeda-beda, baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi itu terjadi di semua kawasan atau semua negara,” ungkapnya.
Kedua, upaya mengatasi dampak permanen pandemi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat. Dalam pertemuan G20 akan dibahas mengenai dampak pandemi COVID-19 pada bidang ekonomi atau disebut dengan scaring atau luka dari perekonomian akibat terjadinya pandemi.
“Juga pembahasan mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali, bagaimana kebijakan-kebijakan akan didesain, ini akan menjadi bahan yang kedua, topik kedua di bidang finance track,” imbuhnya.
Agenda lainnya adalah pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance. Menkeu menyampaikan agenda ini akan menjadi bahasan penting karena saat ini sektor keuangan diharapkan dapat mendukung agenda golabal penting lainnya, seperti perubahan iklim.
“Akan dibahas mengenai Green Finance Facility, termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Juga akan dibahas mengenai bagaimana Digital Infrastructure Regulation di dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment,” jelasnya.
Selanjutnya, juga akan dibahas mengenai sistem pembayaran antarnegara atau cross border payment. Isu ini merupakan bahasan penting untuk dibicarakan dari sisi perkembangan sistem pembayaran seiring berkembangnya teknologi dan ekonomi digital.
Hal lain yang akan dibahas adalah mengenai inklusi keuangan, pengembangan kredit usaha kecil, dan digitalisasi dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ini adalah topik yang sangat-sangat penting bagi Indonesia dan juga relevan dan akan menjadi prioritas pada pembahasan G20 finance track,” ujar Menkeu.
Kemudian, akan diangkat juga mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan perpajakan global.
“Di sini akan dibahas berbagai pembahasan mengenai insentif pajak, pajak dan digitalisasi, praktik-praktik penghindaran pajak pajak terutama berkaitan dengan base Erosion and profit shifting dan transparansi, juga pajak dan pembangunan, serta kepastian pajak,” ungkap Menkeu.
Menutup keterangan persnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa dalam Presidensi G20 ini pemerintah akan tetap menjaga kepentingan nasional dan kepentingan negara-negara berkembang lainnya guna mendapatkan manfaat di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan.
“Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar di dalam melihat perkembangan dunia, termasuk dengan adanya teknologi digital, kita tidak dirugikan, tapi mendapatkan manfaat yang maksimal, baik di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan,” pungkas Menkeu. ***
Sumber: humas/setkab
