Inilah Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Pemerintah untuk Antisipasi Dampak PSBB

KABARIKU – Presiden Joko Widodo telah memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Untuk melaksanakan UU tersebut, Presiden menerbitkan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Untuk menekan dampak sosial akibat pelaksanaan keputusan tersebut, terutama terhadap usaha kecil dan masyarakat kecil, Presiden mengambil sejumlah langkah antispatif. Di antaranya menyiapkan jaring pengaman sosial agar masyarakat lapisan bawah tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.

“Kita siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli,” ujar Presiden dalam pres conference yang disiarkan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Menurut Presiden, ia akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah untuk mengatasi dampak pelaksanaan PSBB.

Inilah kebijakan jaring pengaman sosial Presiden untuk masyarakat kecil:

Pertama, PKH (Program Keluarga Harapan), jumlah keluarga penerima ditingkatkan dari 9,2 juta (keluarga penerima manfaat) menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen, misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif mulai (bulan) April 2020.

Kedua, kartu sembako. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan.

Ketiga, Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan.

Keempat, tarif listrik untuk pelanggan listrik 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020.

Kelima, perihal antisipasi kebutuhan pokok. Pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.

Keenam, perihal keringanan pembayaran kredit. Bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), nelayan dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA (Whatsapp). (Ref)