Aktivis 98 Hengki Irawan: Negara Tak Boleh Tersandera Kabinet yang Tak Bisa Bekerja

KABARIKU – Aktivis 98 yang juga Ketua DPP Hanura Hengki Irawan mengatakan, negara tidak boleh tersandera oleh kabinet yang tidak bisa membuktikan kerja.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hal tersebut disampaikan Hengki untuk merespon pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengkritik keras kinerja para menteri dalam menghadapi krisis akibat Corona.

“Indonesia tidak boleh tersandera oleh kabinet yang tidak buktikan kerja. Tidak boleh ada kementerian yang berhubungan dengan kesehatan tidak punya gagasan terobosan bersama kepala daerah untuk atasi Covid-19 dan hanya tergantung pada Gugus Tugas,” kata Hengki, Kamis (2/7/2020).

Ia menegaskan, di tengah Covid-19, kementerian sektor perekonomian, UMKM tak boleh melempem tanpa gagasan mendasar sebagai terobosan- terobosan kreatif produktif.

“Jangan biarkan krisis melemahkan Indonesia,” sambung Hengki.

Hengki menilai, kritik Presiden Jokowi atas kinerja jajaran kabinetnya yang dinilai biasa- biasa saja dalam situasi pandemik Covid-19, merupakan hal tepat.

“Dalam situasi krisis diperlukan gagasan dan tindakan serta juga kebijakan negara yang ekstraordinary. Hal itu bisa diusulkan oleh para menteri,” tutur Hengki.

Terkait reshuffle kabinet, Hengki menegaskan hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

“Soal diperlukan atau tidaknya reshuffle, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden kepada kabinetnya, Jika Presiden melihat ada sisi kementerian yang lemah tidak membuktikan kinerja silahkan saja di reshuffle,” papar Hengki.

Namun, lanjutnya, jika ada kementerian yang menunjukan kinerja dengan terobosan out of the box dan berani keluar dari status quo untuk kepentingan negara dan rakyat, maka harus mendapat apresiasi dan dipertahankan.

“Yang penting isue reshuffle jangan sampai dijadikan azas manfaat pihak-pihak di luar Presiden untuk menjatuhkan menteri tertentu tanpa penilaian kinerja secara objektif, atau hanya untuk kepentingan oportunistik kelompok (oligarki) semata bukan karena alasan kepentingan rakyat,” kata Hengki. (Has)