Jakarta, Kabariku – Lembaga riset kebijakan Infast Bestari mendesak pemerintah mulai merancang kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan bersifat universal, mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah.
Desakan tersebut disampaikan menyusul kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap dominasi paham ekonomi neoliberal dalam pembangunan Indonesia selama tiga dekade terakhir.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2026, Presiden Prabowo menegaskan dirinya tidak percaya pada teori ekonomi trickle-down effect atau anggapan bahwa kekayaan kelompok atas akan secara otomatis mengalir kepada masyarakat kecil.
Direktur Riset Infast Bestari, Muhammad Ridha, menilai kritik Presiden terhadap neoliberalisme seharusnya tidak berhenti pada aspek ekonomi makro maupun kepemilikan usaha, tetapi juga menjadi pijakan untuk mereformasi desain kebijakan sosial nasional.
“Salah satu manifestasi paling nyata dari cara berpikir neoliberal dalam kebijakan publik justru hadir dalam desain perlindungan sosial itu sendiri, yaitu kebijakan yang bersifat selektif dan tersasar, yang hanya menempatkan kelompok miskin sebagai satu-satunya kategori yang dianggap layak dilindungi dari guncangan ekonomi pasar,” ujar Ridha dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, pendekatan tersebut berangkat dari asumsi bahwa kelompok nonmiskin, khususnya kelas menengah, mampu bertahan sendiri menghadapi tekanan ekonomi. Padahal, kondisi ekonomi belakangan menunjukkan asumsi tersebut semakin tidak relevan.
Kelas Menengah Terus Menyusut
Infast Bestari mengutip hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) oleh Mandiri Institute yang menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.
Penurunan sebanyak 1,1 juta jiwa tersebut jauh lebih besar dibandingkan penyusutan 400 ribu jiwa pada tahun sebelumnya.
Tak hanya itu, pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah sepanjang 2025 tercatat hanya mencapai 4,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), menjadi yang terendah dibandingkan kelompok ekonomi lainnya.
Sebagai perbandingan, konsumsi kelompok miskin tumbuh 4,7 persen, kelompok rentan 5 persen, aspiring middle class 4,8 persen, sementara kelompok atas mencapai 6,8 persen.
Lebih mengkhawatirkan lagi, pertumbuhan konsumsi pangan kelas menengah turun drastis menjadi hanya 0,9 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 4,6 persen pada tahun sebelumnya.
Ridha menilai perubahan pola konsumsi tersebut menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang semakin besar terhadap kelompok kelas menengah.
“Kenaikan belanja transportasi sebesar 22,5 persen dan telepon seluler 31,2 persen yang tampak di permukaan bukan tanda membaiknya kesejahteraan, melainkan indikasi pergeseran pola konsumsi yang defensif. Masyarakat kelas menengah menahan belanja kebutuhan dasar sembari terus menanggung beban gaya hidup dan cicilan yang sulit dihindari,” jelasnya.
Penyusutan Kelas Menengah Dinilai Berdampak pada Stabilitas Politik
Selain berdampak terhadap perekonomian, Infast Bestari menilai menyusutnya kelas menengah juga berpotensi memengaruhi stabilitas politik nasional.
Ridha mengutip riset ekonom Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan Fulcrum ISEAS-Yusof Ishak Institute pada 21 Juli 2026.
Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan empiris antara penyusutan kelas menengah dan meningkatnya jumlah demonstrasi di tingkat provinsi sepanjang periode 2015-2024.
Hasil riset menunjukkan setiap penurunan satu poin persentase pangsa kelas menengah berkorelasi dengan tambahan sekitar tiga aksi demonstrasi.
Sementara itu, provinsi yang mengalami penyusutan kelas menengah tercatat memiliki sekitar 13 demonstrasi lebih banyak dibandingkan provinsi dengan proporsi kelas menengah yang relatif stabil.
“Ini bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan juga persoalan legitimasi negara. Mengabaikan kerentanan kelas menengah dalam desain kebijakan sosial adalah soal keadilan sekaligus soal stabilitas politik jangka panjang,” ujar Ridha.
Evaluasi MBG Dinilai Belum Menjangkau Semua Kelompok Sosial
Infast Bestari juga menyoroti hasil evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan Labsosio, Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, pada Maret 2026 di lima daerah, yakni Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Penelitian tersebut menunjukkan program MBG mendapat respons sangat positif dari siswa kelompok sosial bawah. Sebanyak 85,8 persen siswa dari keluarga kelas bawah selalu menghabiskan makanan yang disediakan melalui program tersebut.
Program ini juga dinilai paling bermanfaat bagi 50,1 persen siswa kelompok menengah bawah yang mengaku jarang atau bahkan tidak pernah sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
Meski demikian, laporan tersebut menyimpulkan bahwa desain MBG saat ini lebih tepat menjawab kebutuhan siswa dari kelompok menengah bawah dibandingkan menjadi program yang benar-benar bersifat universal untuk seluruh lapisan masyarakat.
“Program yang berhasil menjawab kebutuhan kelompok bawah ini belum dirancang untuk menyasar dan merespons kebutuhan kelas menengah. Ini adalah bukti empiris bahwa program sosial andalan pemerintah, meski berhasil untuk kelompok miskin, justru mencerminkan logika selektivitas ala neoliberal yang hendak dikritik oleh Presiden sendiri,” terang Ridha.
Menurutnya, perlindungan sosial semestinya dipandang sebagai hak dasar seluruh warga negara, bukan sekadar jaring pengaman bagi masyarakat miskin.
Ia menilai meningkatnya kerentanan ekonomi yang kini juga dirasakan kelas menengah menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan sosial yang hanya berbasis kemiskinan (poverty-targeted) sudah tidak lagi memadai.
Infast Bestari Usulkan Empat Langkah Reformasi
Berdasarkan hasil kajiannya, Infast Bestari mengusulkan empat rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, yakni:
Pertama, Mengembangkan sistem perlindungan sosial universal lintas kelas yang tidak hanya memberikan bantuan bagi kelompok miskin, tetapi juga menjamin akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang terjangkau bagi kelas menengah.
Kedua, Memanfaatkan integrasi data lintas sektor, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk memetakan kerentanan kelas menengah, bukan hanya memperbaiki penyaluran bantuan kepada kelompok miskin.
Ketiga, Menyusun kebijakan yang menekan beban pengeluaran utama kelas menengah, seperti perumahan, transportasi publik, dan komunikasi, melalui skema keterjangkauan yang berlaku umum, seperti pengendalian harga dan perluasan layanan publik.
Keempat, Menerjemahkan semangat kritik Presiden terhadap neoliberalisme secara konsisten hingga ke kebijakan distribusi dan perlindungan sosial universal, tidak berhenti pada aspek produksi maupun penguatan koperasi.
Ridha menilai pernyataan Presiden Prabowo membuka ruang bagi reformasi kebijakan sosial yang lebih progresif dan inklusif.
“Momentum keterbukaan Presiden Prabowo dalam mengkritik neoliberalisme adalah ruang politik yang berharga untuk mendorong reformasi kebijakan sosial yang lebih berani dan inklusif. Kami mendesak pemerintah memanfaatkan momentum ini secara konsisten, agar tidak ada kelompok masyarakat, baik miskin maupun kelas menengah, yang dibiarkan menghadapi sendiri risiko ekonomi pasar,” tutupnya.*
Discussion about this post