Jakarta Film Commission Diluncurkan, Wagub Rano: Wujudkan Jakarta sebagai Kota Sinema

Jakarta,Kabariku.com — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) di XXI Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/6). Kehadiran JFC menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. JFC berfungsi memberikan layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi bagi kegiatan produksi film serta audiovisual di Jakarta.

“Sebagai kota sinema, hari ini kami meluncurkan Jakarta Film Commission. Tugasnya mendukung pengembangan ekosistem perfilman, sekaligus memfasilitasi produksi film dan audiovisual di Jakarta melalui layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi industri,” ujarnya.

Untuk memperkuat ekosistem perfilman, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen bagi tontonan film nasional. Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026.

“Kami ingin menyampaikan kepada produser film Indonesia bahwa mulai malam ini pajak tontonan film nasional dikembalikan sebesar 50 persen. Kebijakan ini pernah berlaku pada era gubernur sebelumnya, sempat terhenti karena regulasi, dan kini kami hadirkan kembali,” kata Wagub Rano.

Kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Insentif ini diharapkan mendorong peningkatan produksi film nasional, terutama yang diproduksi dan mengambil lokasi syuting di Jakarta.

“Keringanan ini menjadi insentif bagi rumah produksi agar semakin banyak membuat film, terutama di Jakarta, sehingga memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema dan pusat perfilman nasional,” urainya.

Melalui JFC, Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan platform Filming in Jakarta sebagai layanan terpadu yang memudahkan proses produksi, mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, perizinan, hingga akses ke berbagai lokasi syuting.

Menurut Wagub Rano, layanan tersebut dibutuhkan agar Jakarta semakin kompetitif sebagai lokasi produksi film. Kehadiran JFC juga diharapkan mampu menarik investasi industri kreatif, membuka lapangan kerja bagi kru lokal, serta memperkuat citra Jakarta melalui film, serial, dan berbagai karya audiovisual.

“Jakarta Film Commission adalah wujud ekosistem one stop service untuk industri film. Saat ini kami fokus pada program Filming in Jakarta, tetapi ke depan akan dikembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan pelaku industri film,” jelasnya.

JFC berada di bawah PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board (JXB), salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang pariwisata dan industri kreatif.

Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen mempermudah perizinan bagi produksi film yang menggunakan aset milik pemerintah daerah.

“Kalau lokasi syuting berada di aset milik Pemprov DKI Jakarta, kami akan memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Bahkan, jika diperlukan, kami siap membantu menjembatani kebutuhan produksi dengan pihak lain,” papar Wagub Rano.

Ia mengatakan minat industri film internasional terhadap Jakarta terus meningkat. Sejumlah produser dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam telah menyatakan ketertarikan untuk berproduksi di Jakarta.

“Saya baru bertemu dengan sejumlah produser dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Bahkan, Netflix berencana memproduksi enam film di Jakarta. Ini menunjukkan ekonomi kreatif, khususnya perfilman, sedang tumbuh sangat pesat,” katanya.

Wagub Rano optimistis industri film akan menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif Jakarta. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah penonton film Indonesia sepanjang Januari-Juni 2026 telah mencapai sekitar 36 juta orang dan diproyeksikan menembus 120 juta hingga akhir tahun.

“Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Di banyak negara, jumlah bioskop mulai berkurang karena perkembangan platform digital. Namun di Indonesia, bioskop tetap ramai. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi rumah produksi internasional untuk berinvestasi dan memproduksi film di sini,” pungkasnya.

Aktor sekaligus produser film, Reza Rahadian, menyambut positif peluncuran JFC dan pemberian insentif bagi industri perfilman. Menurut dia, kemudahan perizinan dan transparansi biaya merupakan kebutuhan penting bagi pelaku industri.

“Saya menyampaikan kepada Bang Rano bahwa ke depan biaya perizinan di setiap lokasi syuting perlu diumumkan secara transparan. Dengan begitu, pelaku industri mengetahui secara jelas besaran insentif atau potongan yang diberikan sehingga dapat menyusun perencanaan produksi dengan lebih baik,” kata Reza.