DP3AKB Jabar Tekankan Keluarga Kuat sebagai Fondasi Pembangunan, Soroti Isu Kesehatan Reproduksi dan Perkawinan Anak”

Bandung, Kabariku – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan bahwa ketahanan keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat Jawa Barat yang lebih baik. Ia menilai kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar penting yang harus diperhatikan dalam memperkuat keluarga.

“Kalau keluarga-keluarga di Jawa Barat kuat, maka Jawa Barat akan istimewa,” ujar Siska saat membuka webinar bertajuk “Ngobrol Sehat Reproduksi” dengan tema Keluarga Berkualitas Jawa Barat Istimewa: Kenali, Pahami, dan Jaga Masa Depan Keluarga, Rabu (20/5/2026), yang diikuti sekitar 900 peserta daring.

Siska menjelaskan, jumlah penduduk Jawa Barat yang hampir mencapai 51 juta jiwa berdasarkan data BPS perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk dalam aspek kesehatan reproduksi.

Ia memaparkan empat persoalan utama yang masih dihadapi, yakni kehamilan tidak diinginkan, perkawinan anak, perilaku berisiko remaja, serta rendahnya literasi kesehatan reproduksi di masyarakat.

Terkait perkawinan anak, Siska menyebut terdapat penurunan angka dispensasi kawin hingga sekitar 3.000 kasus pada tahun 2024. Namun, ia mengingatkan bahwa praktik perkawinan anak yang tidak tercatat masih menjadi tantangan serius.

“Kalau perkawinan anak terjadi, maka organ reproduksinya kan belum matang. Nanti ke sananya aduh, masalahnya banyak — ada kehamilan, ada persalinan, perdarahan pada saat persalinan, dan lain sebagainya, dan ini nanti mendorong ke arah kematian ibu pada saat melahirkan,” kata Siska.

Ia juga menyoroti dampak perkawinan anak terhadap risiko stunting, di mana bayi yang lahir memiliki kemungkinan 40 persen lebih tinggi mengalami kondisi tersebut.

Selain itu, Siska menyoroti meningkatnya perilaku berisiko di kalangan remaja akibat akses mudah terhadap konten negatif melalui gawai. Hal ini tercermin dari tingginya kasus anak binaan di lembaga pemasyarakatan akibat tindak asusila.

“Kalau Bapak dan Ibu sempat menengok di Lapas Anak, itu dari 200-an sekian anak binaan. Dari jumlah itu, 90 persen itu karena tindakan asusila,” ungkap Siska.

Ia menegaskan bahwa program keluarga berencana kini tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perilaku berisiko.

Siska juga meluruskan anggapan bahwa edukasi kesehatan reproduksi identik dengan pendidikan seks, melainkan bagian dari pengetahuan dasar untuk menjaga kualitas generasi.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dalam membangun keluarga berkualitas di Jawa Barat dengan mengacu pada konsep Panca Waluya.

“Dengan keluarga yang kuat sehat, maka kita yakin SDM Jawa Barat akan Panca Waluya: cageur, bageur, bener, pinter, tur singer,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jabar, Iin Indasari, menyampaikan bahwa webinar menghadirkan narasumber dari berbagai bidang serta melibatkan kader lapangan seperti PKK dan Posyandu yang berperan penting dalam edukasi masyarakat di tingkat akar rumput.