Optimalkan ETLE, Korlantas Polri: Tilang Manual Hanya 5 Persen Bersifat Situasional

Makassar, Kabariku – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan izin kepada seluruh jajaran kepolisian daerah untuk tetap menerapkan tilang manual dengan porsi terbatas, yakni maksimal 5 persen.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan, khususnya terhadap pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, menegaskan bahwa tilang manual dinilai masih efektif dari sisi psikologis karena adanya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar.

“Tilang manual boleh, 5 persen itu boleh. Dengan catatan dianalisa, pelanggaran yang paling potensial menimbulkan kecelakaan lalu lintas harus ditindak tegas, seperti melawan arus,” ujar Faizal, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, efek jera dari tilang manual muncul karena pelanggar berhadapan langsung dengan petugas, sehingga memunculkan rasa malu yang tidak didapat dari sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Ia bahkan mencontohkan bahwa sesama anggota kepolisian pun akan merasa sungkan jika tertangkap melanggar oleh rekan sejawat.

“Jangankan masyarakat biasa, kita sesama polisi saja kalau melanggar dan ketemu anggota lain pasti malu. Apalagi masyarakat. Kalau ETLE kan tidak ada interaksi langsung,” tambahnya.

Meski membuka ruang bagi tilang manual, Korlantas tetap menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi ETLE menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini dinilai lebih transparan dan mampu meminimalisir potensi penyimpangan di lapangan.

Di sisi lain, Sulawesi Selatan tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah perangkat ETLE handheld terbanyak di luar Pulau Jawa, yakni mencapai 74 unit.

Perangkat tersebut diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjangkau titik-titik rawan pelanggaran yang belum terpantau kamera statis.

Faizal pun menekankan pentingnya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan penindakan manual, dengan catatan utama tidak adanya praktik transaksional di lapangan.

“Handheld itu dioptimalkan. Imbangi dengan manual, silakan. Yang penting tidak ada transaksional, terutama di wilayah dengan angka kecelakaan tinggi,” pungkasnya.*