Jakarta, Kabariku – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri siap mengawal penuh pelaksanaan program strategis pemerintah pada 2026. Komitmen itu disampaikan usai Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di The Krakatau Grand Ballroom, Rabu (11/2/2026).
Kapolri menjelaskan, Rapim Polri 2026 merupakan kelanjutan rapat koordinasi hari sebelumnya dengan fokus memperkuat sinergi internal Polri dalam mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah.
“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dari kemarin. Ini hari ke-2, di mana sesuai tema, Polri siap mengawal program kerja pemerintah di tahun 2026,” ujar Sigit.
Dengar Paparan Isu Strategis Nasional
Dalam Rapim tersebut, jajaran Polri menerima paparan dari empat narasumber terkait isu strategis nasional, mulai dari penanganan inflasi, penguatan ekonomi, hingga dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan percepatan optimalisasi kebijakan ekonomi.
Kapolri menilai masukan tersebut menjadi perspektif penting bagi seluruh personel Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar mampu berkolaborasi secara terarah dalam mendukung kebijakan Presiden.
“Ini benar-benar menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri untuk berkolaborasi mendukung kebijakan Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga dapat dilaksanakan sesuai direktif dan kebijakan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menjadi salah satu narasumber, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi.
Menurut Tito, langkah strategis yang perlu didorong antara lain optimalisasi APBD, digitalisasi pajak daerah, serta perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia juga berharap dukungan Polri, termasuk melalui Satgas Pangan, untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
“Harga yang terkendali berdampak langsung pada ketenangan masyarakat dan stabilitas keamanan,” kata Tito.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi program strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi pedesaan sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia berharap dukungan Polri di pusat hingga daerah dapat memperkuat implementasi program tersebut di lapangan.
Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan, Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum guna mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Kapolri berharap melalui Rapim Polri 2026, seluruh jajaran semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, serta mengawal pelaksanaan program strategis nasional demi kepentingan masyarakat luas.***
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post