Wakil Ketua DPRD Garut Soroti Sengketa Lahan SMA Baitul Hikmah, Minta KBM Tak Dikorbankan

Garut, Kabariku – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, H. Subhan Fahmi, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa lahan SMA Yayasan Baitul Hikmah di Kabupaten Garut untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa tidak terus terganggu.

“Kami sangat prihatin dan menyayangkan terhambatnya aktivitas belajar mengajar di SMA Yayasan Baitul Hikmah akibat persoalan sengketa lahan wakaf. Jangan sampai siswa menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan,” kata Subhan Fahmi di Garut, Rabu.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia mengaku telah menerima laporan terkait ratusan siswa SMA Yayasan Baitul Hikmah yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar seperti biasa karena akses menuju sekolah digembok oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Menurut Subhan, persoalan sengketa lahan seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan jalur hukum tanpa mengorbankan hak siswa untuk memperoleh pendidikan.

“Pendidikan adalah hak dasar peserta didik yang wajib dijamin oleh negara dan pemerintah daerah. Hak itu tidak boleh terhenti hanya karena adanya sengketa,” ujarnya.

Ia mendorong seluruh pihak yang bersengketa untuk menahan diri dan mengedepankan musyawarah, serta menyelesaikan persoalan lahan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku secara adil dan transparan.

Subhan juga menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, untuk memastikan keberlangsungan KBM tetap berjalan meskipun sengketa belum sepenuhnya selesai.

“Pemerintah daerah harus segera hadir memberikan solusi sementara agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, sambil memfasilitasi penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sebelumnya, hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026 diwarnai dengan tidak dapat beroperasinya SMA Yayasan Baitul Hikmah Garut. Ratusan siswa dilaporkan tidak bisa memasuki area sekolah karena akses menuju lokasi digembok oleh pihak yang mengklaim telah memiliki lahan tempat berdirinya sekolah tersebut.

Saat ini, persoalan tersebut telah mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Garut yang tengah berupaya mencari solusi agar aktivitas pendidikan di sekolah tersebut dapat kembali berjalan normal.