Pemprov Jabar Mulai 2026 dengan Tekanan Fiskal, Tunggakan Proyek Capai Rp621 Miliar

Bandung, Kabariku – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasuki Tahun Anggaran 2026 dengan kondisi fiskal yang menantang. Beban tersebut muncul akibat kewajiban menyelesaikan tunggakan pembayaran sejumlah proyek pembangunan tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp621 miliar, ditambah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam sebuah video di media sosial yang dipantau di Bandung, Rabu, Dedi menyebutkan bahwa kewajiban pembayaran kegiatan tahun sebelumnya menjadi tekanan besar bagi ruang fiskal daerah. Dampaknya, dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program baru pada 2026 berkurang signifikan sejak awal tahun.

“Tahun 2025 hampir ada Rp600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari tahun 2026, sehingga hampir Rp3 triliun itu dana 2026 mengalami hilang,” ujar Dedi Mulyadi dalam unggahannya.

Menurutnya, potensi kehilangan dana sekitar Rp3 triliun tersebut berasal dari akumulasi pembayaran proyek tunda bayar senilai Rp621 miliar serta pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,458 triliun.

Selain kewajiban pembayaran proyek fisik, arus kas Pemprov Jabar juga terbebani kewajiban rutin dari periode sebelumnya. Beban tersebut antara lain cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hampir mencapai Rp600 miliar per tahun, serta tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp300 miliar.

Tekanan anggaran juga datang dari pembiayaan operasional aset strategis daerah, seperti Masjid Al Jabbar yang memerlukan alokasi sekitar Rp50 miliar per tahun dan subsidi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sekitar Rp100 miliar per tahun.

Meski demikian, Dedi menegaskan anggaran infrastruktur prioritas tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Beban ini cukup berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam. Contoh kecil saja, alokasi jalan yang dulu Rp3,5 triliun sekarang menyentuh angka Rp4,5 triliun. Bukannya turun tapi naik, ditambah belanja lainnya juga mengalami peningkatan,” katanya.

Untuk menutup kekurangan anggaran akibat pembayaran kewajiban lama, Pemprov Jabar melakukan efisiensi dengan memangkas belanja nonprioritas, fasilitas pejabat, serta kegiatan seremonial. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.

Pada 2026, kegiatan seremonial juga dibatasi hanya pada dua agenda utama, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Dedi menilai kedua kegiatan tersebut tetap penting karena berkaitan dengan nilai kebangsaan dan identitas daerah.

“Kegiatan-kegiatan pemerintah yang seremonial hanya dua, yaitu yang pertama peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah hari jadi Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Selain itu, Dedi menyebutkan adanya pemangkasan signifikan pada belanja makan minum tamu dari sebelumnya Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta, serta penghapusan anggaran perjalanan dinas gubernur.

“Gubernur sendiri secara personal sudah menghapus baju dinas, sudah menghapus kendaraan dinas dan saat ini 2026 kami menghapus perjalanan dinas. Dulu ada Rp1,5 miliar perjalanan dinas diturunkan menjadi Rp150 juta. Tahun 2026 ini saya tidak menggunakan lagi dana perjalanan dinas pemerintah,” tegas Dedi.