Ketua Repdem Papua Barat: Kompensasi Atas Hak Ulayat di Manokwari Harus Segera Diberikan

Dominggus Yable

KABARIKU – Dominggus Yable, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Papua Barat, meminta agar pemerintah segera memberikan kompensasi atas hak ulayat atau tanah yang digunakan oleh Departemen Pertahanan di Kabupaten Manokwari selama 46 tahun.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dalam press rilisnya yang diterima Kabariku Kamis (29/8/2019), Dominggus yang juga penerima kuasa proses kompensasi hak ulayat tersebut, menyatakan, tanah yang dimaksud berlokasi di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari yang digunakan oleh Departemen Pertanahan sejak tahun 1973.

Ia mengaku sudah melayangkan surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI tanggal 15 Agustus 2019 untuk meminta penjelasan soal kompensasi.

“Oleh karena itu, kami meminta agar pihak Kemenhan segera menindaklanjuti surat tersebut,” harapnya.

Dominggus menceritakan, permintaan kejelasan soal kompensasi atas hak ulayat atau tanah tersebut sebenarnya sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Di antaranya pada tanggal 21 Maret 2014, sejumlah tokoh Manokwari melayangkan surat ke Kementerian Pertahanan untuk mempertanyakan hal itu. Surat ditandatangani oleh Kepala Suku Besar Arfak, Turunan Kapten Tituler Barend Mandacan, pemilik hak ulayat keturunan Noack Nuham dan Kepala Kelurahan Wosi Ditrik Manokwari Barat , Yusak K. Burwos, SIP.

“Namun surat belum mendapat tanggapan serius dari Kemenhan,” ungkapnya.

Menurut Dominggus, berkaitan dengan masalah pertanahan, untuk wilayah Papua ada mekanisme yang didasarkan kepada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Bab XI, pasal 43, ayat 1,2,3 dan 4 yang memuat tentang hak ulayat orang asli Papua.

“Sehingga apa yang menjadi hak-hak dasar masyarakat patut diperhatikan sebagaimana mestinya,” tuturnya. (has)