Dorong Penempatan Serta Pemberdayaan Tenaga Kerja Pasca Rehabilitasi, BNN dan Kemenaker Teken PKS

Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi, bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta), menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika.

Penandatanganan ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Lanjutan Tahun 2025, pada Sabtu (11/10), bertempat di Aula Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, Bandung Barat, Jawa Barat.

PKS ini bertujuan menjadi landasan dan pedoman bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan kerja sama terkait fasilitasi PTKDN dan perluasan kesempatan kerja bagi individu yang telah menyelesaikan program rehabilitasi narkotika.

Dalam sesi wawancara, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, Agus Irianto, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan upaya pascarehabilitasi. Klien rehabilitasi yang telah menyelesaikan program diharapkan dapat memperoleh pelatihan serta akses untuk bekerja.

Baca juga:  Penyusunan Peta Proses Bisnis BNN

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan Orang dalam Pemulihan (ODP), sehingga mereka dapat bekerja layaknya tenaga kerja lainnya yang tidak memiliki latar belakang penyalahgunaan narkotika atau disabilitas,” ujar Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI.

Lebih lanjut, Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika didefinisikan sebagai orang dalam pemulihan yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun masyarakat.

Ruang lingkup PKS ini meliputi pertukaran data dan informasi, pengembangan Program Pemanfaatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN), serta perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja khusus pasca menjalani program rehabilitasi narkotika.

PKS tersebut ditandatangani oleh Dirjen Binapenta Kemenaker, Darmawansyah, dan Deputi Rehabilitasi BNN RI, dr. Bina Ampera Bukit. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara BNN dan Kemenaker pada 27 Mei 2024.***