Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 19 September 2025. Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf melaporkan perkembangan program prioritas Kementerian Sosial, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih terarah.
Syaifullah menjelaskan, langkah strategis menuju Bansos Tepat Sasaran dimulai dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik. DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya dipakai oleh Kementerian Sosial.
“Kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik), ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas Syaifullah.
Selain itu, pemerintah juga menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian daring (judol). Langkah ini dilakukan agar bantuan tidak disalahgunakan.
“Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima Bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan, itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan, bekerja sama dengan Dinsos setempat,” imbuhnya.
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo, melalui Mensos, menegaskan bahwa bantuan sosial harus dipahami sebagai dukungan sementara, sedangkan tujuan jangka panjang adalah pemberdayaan.
“Kita ingin yang namanya bansos ini dipahami sebagai sifatnya sementara lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” ujar Syaifullah.
Prabowo juga memberikan arahan agar program sosial diperluas, termasuk penyediaan makan dua kali sehari bagi 35 ribu penyandang disabilitas, pemenuhan gizi bagi lansia terlantar di atas 75 tahun, serta berbagai program peningkatan keterampilan dan akses usaha.
“Kita punya program itu juga permakanan untuk dua kali sehari, sarapan dan makan siang 35.000 penyandang disabilitas,” imbuhnya.
Kementerian Sosial berencana menggandeng dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait kebutuhan anggaran pemberdayaan.
“Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas,” ujarnya.
Discussion about this post