Kasus Kredit PT Sritex: Berikut Ini Peran dan Identitas Tujuh Pejabat Bank Daerah yang Terlibat

Jakarta, Kabariku – Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang dari bank daerah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex (Sri Rejeki Isman Tbk).

Ketujuh tersangka tersebut berasal dari Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Nurcahyo Jungkung Madyo, membeberkan peran masing-masing tersangka dalam konferensi pers, Selasa (22/7) dini hari.

Berikut ini penjelasannya:

Pejabat Bank DKI: Tidak Cermat Menilai Risiko Kredit

• Dua tersangka dari Bank DKI adalah Babay Farid Wazadi (BFW) dan Pramono Sigit (PS). Mereka adalah pejabat yang punya kewenangan menyetujui kredit hingga Rp150 miliar.

Keduanya diduga tidak mempertimbangkan kewajiban utang jangka menengah (MTN) PT Sritex yang akan jatuh tempo. Selain itu, mereka juga tidak meneliti kelayakan kredit sesuai standar perbankan, serta tetap menyetujui pinjaman meski jaminannya lemah dan PT Sritex bukan debitur utama.

Pejabat Bank BJB: Menyetujui Kredit Tanpa Dasar Kuat

Dua tersangka berasal dari Bank BJB. Mereka adalah:

• Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB periode 2019–2025. Ia menyetujui penambahan plafon kredit untuk PT Sritex hingga Rp350 miliar, padahal dalam dokumen pengajuan, tidak disebutkan adanya kredit sebelumnya sebesar Rp200 miliar.

• Benny Riswandi (BR), pejabat senior di Bank BJB yang memiliki kewenangan memutus kredit Rp200 miliar. Ia diduga tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (5C) dan hanya percaya pada reputasi PT Sritex yang sudah go public. BR juga disebut mengabaikan fakta bahwa PT Sritex sedang mengalami penurunan produksi dan peningkatan utang di beberapa bank lain.

Pejabat Bank Jateng: Kredit Disetujui Tanpa Komite dan Verifikasi

Tiga tersangka lainnya berasal dari Bank Jateng, yaitu:

• Suprayitno (SP), Direktur Utama Bank Jateng 2014–2023, dan

• Pujiono (PJ), Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2017–2020.
Mereka menyetujui kredit untuk PT Sritex tanpa membentuk komite pembiayaan terlebih dahulu. Padahal, mereka tahu perusahaan tersebut memiliki kewajiban yang lebih besar dari asetnya.

• Suldiarta (SD), Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2018–2020, juga menyetujui pengajuan kredit tanpa verifikasi langsung terhadap laporan keuangan PT Sritex.

Melihat penjelasan pihak Kejagung, kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan analisis risiko dalam proses pemberian kredit. Kini, delapan tersangka harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka yang berpotensi merugikan keuangan negara.***