Rapat Paripurna LKPJ 2022, Bupati Garut akan Laksanakan Catatan Strategis dari DPRD

Garut, Kabariku- Bupati Garut, Rudy Gunawan, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun Sidang 2023 dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2022.

Dengan acara Kata Akhir Fraksi/Keputusan DPRD serta Penyampaian Catatan Strategis, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (18/4/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Garut menyampaikan jika LKPJ yang diajukan kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan segala peraturan yang menyertainya, dalam rapat paripurna ini sudah mendapatkan rekomendasi dan catatan strategis yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Garut.

Ia menilai jika catatan strategis yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Garut akan menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh pihaknya, karena menurutnya pemerintahan ini terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD.

“Tentu catatan strategis itu adalah demi masyarakat Garut, dan saya perintahkan kepada seluruh SKPD, supaya catatan strategis ini dijadikan landasan untuk perbaikan pelaksanaan pemerintahan daerah selanjutnya,” ujar Bupati Garut.

Rudy juga menerangkan catatan strategis yang menyangkut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan hal yang berhubungan dengan pelayanan dasar, termasuk hal yang berhubungan dengan politik anggaran akan menjadi bagian yang  dicermatinya.

Selain itu, pihaknya pun akan mencermati catatan-catatan strategis dan rekomendasi-rekomendasi menyangkut kualitas pemberian pelayanan yang lebih kepada masyarakat, baik melalui bidang kesehatan, ekonomi, sosial, serta budaya yang tentu ini merupakan bagian hasil kajian dari DPRD yang komprehensif melalui Pansus LKPJ.

“Tentunya selanjutnya kami akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya, seandainya penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2022 ada hal-hal yang tidak berkenan, dan itu ke depan kita secara konstruktif akan melakukan perbaikan-perbaikan demi masyarakat Garut,” ucapnya.

Pada kesempatan ini juga Bupati Garut meminta pertimbangan dari pimpinan dan anggota DPRD, serta dalam waktu singkat sudah ada keputusan terkait kebijakan anggaran yang dihubungkan dengan kebijakan Kabupaten Garut dalam rangka menambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saya mohon Pak Sekda untuk terus berkoordinasi dengan pimpinan komisi 1, karena kami harus sudah mengirimkan surat tanggal 29 April 2023 ini, dimana kami berdasarkan surat dari Menteri Keuangan diwajibkan untuk menambah lagi 12 ribu orang,” katanya.

“Oleh sebab itu kami mohon ini dikonsultasikan Pak Sekda secara teknis berbicara dengan komisi I, dan juga termasuk komisi yang membidangi masalah Banggar, supaya kita nanti ke depan bisa ada hal-hal yang berhubungan dengan kepastian seperti itu,” lanjut Rudy.

Berkaitan dengan perbefaan awal syawal, Bupati Rudy dalam kesempatan menilai jika perbedaan 1 Syawal 1444 Hijriah tidak menjadi bagian yang harus dipersoalkan, karena menurutnya semuanya bersaudara dan menjadi bagian dari agama yang rahmatan lil’alamin.

“Untuk yang hari Jum’at pemerintah daerah memberikan kesempatan Lapangan Kerkhof untuk dijadikan (sholat ied) dan beberapa tempat kami dan rapat Forkopimda kemarin yang dihadiri oleh Ibu Ketua DPRD kita akan memfasilitasi yang Jum’at dan yang Sabtu, itu pun adalah menjadi kewajiban kami semua, karena kita bersaudara kita merupakan bagian dari agama yang Rahmatan Lil’alamin,” tandasnya.***

Red/K.101