Kabariku- Artis Kontroversial Nikita Mirzani (Nikmir) tersangkut kasus pencemaran nama baik salah satu pengusaha bernama Dito Mahendra, melalui informasi dan transaksi elektronik (ITE) terkait unggahan di Instastory milik Nikmir.
Menanggapi perseteruan Kasus tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan, Polresta Serang Kota, Polda Banten tidak boleh kalah melawan Nikita Mirzani.
“Kendati, anggota-anggotanya telah dilaporkan ke Propam Polri, Polresta Serang Kota, Polda Banten tidak boleh kalah melawan Nikita Mirzani yang tersangkut kasus pencemaran nama baik melalui informasi dan transaksi elektronik (ITE) terkait unggahan di Instagram Story,” kata Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selasa (28/6/2022).
Laporan ke Propam Polri sendiri, Sugeng Teguh menjelaskan, dilakukan Nikmir pada Rabu, 22 Juni 2022. Setelah polisi gagal melakukan upaya paksa.
Namun, Polresta Kota Serang tidak terpengaruh oleh laporan ke Propam dan tetap memproses hukum kasusnya dengan melakukan pemanggilan kepada Nikmir.
“Anehnya, saat dilakukan pemanggilan untuk memberikan keterangan tambahan, hari Jumat, 24 Juni 2022 lalu, Nikita tidak hadir di Polresta Serang Kota tanpa pemberitahuan,” terangnya.
Kasus Nikmir ini menjadi ramai, setelah pihak kepolisian melakukan tindakan upaya paksa di rumahnya, di Pesanggrahan Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Juni 2022 pukul 03.00 WIB dini hari.
“Seolah-olah kebal hukum, Nikita memvideokan untuk memviralkan kejadian itu sambil mengumpat kepada para anggota yang bertugas menjalankan perintah hukum,” ungkapnya.
Namun pada Rabu sore, Nikita hadir ke Polresta Serang Kota didampingi kuasa hukumnya dan memberikan keterangan kepada penyidik.
Para penyidik, rupanya memerlukan keterangan tambahan dan dijadwalkan hari jumat (24 Juni 2022) lalu, tapi Nikita tidak hadir tanpa pemberitahuan.
“Untuk itu Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polresta Serang Kota memproses kasus pencemaran nama baik melalui ITE sesuai hukum,” cetus Sugeng Teguh.
Dipihak lain, kata Sugeng Teguh, Nikita Mirzani yang tersangkut masalah hukum harus menghormati proses penegakkan hukum.
“Apa pun, setiap warga negara harus taat hukum. Bila dipanggil untuk memberikan keterangan maka harus hadir dan memberitahukan kepada penyidik kalau tidak bisa hadir,” tukasnya.
“Tentunya, ketidakhadirannya itu berlandaskan alasan yang kuat,” imbuhnya.
Ketua IPW menyebut, Jangan sampai Kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan panggilan paksa. Sebab, masalah akan bertambah, jika penyidik menambah pasal tentang menghalang-halangi dan mempersulit proses penyidikan.
“Apalagi, bila tidak hadir setelah dipanggil tiga kali maka kepolisian dapat menerapkan pasal 216 KUHP yaitu menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan polisi,” tandas Sugeng Teguh.***
Red/K.101
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post