Saatnya Aktivis Mahasiswa Tidak Lagi Terlibat Politik Dukungan Capres – Cawapres 2024

YOGYAKARTA, Kabariku- Diskusi bertajuk “Merawat Persaudaraan, Membangkitkan Keberanian” yang diselenggarakan Sabtu, 4 Juli 2022. Bertempat di resto Pawon Jinawi, Yogyakarta, berkesimpulan bahwa kini  saatnya aktivis mahasiswa tidak lagi terlibat dalam aksi dukung mendukung Capres/Cawapres pada 2024.

Diskusi yang berlangsung dari pukul 14.00 sampai 20.00 tersebut dihadiri oleh para pentolan aktivis dari angkatan 1974, 1977-1978, 1980, 1998, dan 2000-an.

Mantan Ketua FKMY (Forum Komunikasi Mahasiswa Yogya), Brotoseno, Berharap agar diskusi tersebut bukan bagian dari tiga diskusi yang diselenggarakan sebelumnya di Yogyakarta yang masih bernuansa mendukung Capres tertentu.

Jumhur Hidayat, tokoh mahasiswa tahun 1980, yang pernah ditahan saat Rezim Suharto dan kini oleh Rezim Jokowi menyerukan: ‘Agar para aktivis kembali ke khitah’. Saatnya kembali membela serta menjadi bagian  rakyat atau society.

“Marilah kita membela para buruh yang kini tertindas oleh UU Cipta Kerja (Omnibuslaw) seperti para pejuang kemerdekaan yang melawan kebijakan Kerja Paksa pemerintah kolonial Belanda,” ungkap Jumhur.

“Siapapun presidennya dan apakah masa jabatan presiden mau diperpanjang 3 periode tidak masalah  asalkan UU Omnibus Law yang menyengsarakan buruh segera dicabut,” tambah Jumhur.

Hal senada disampaikan oleh S Indro Tjahyono: Siapa pasangan  Capres dan Cawapres yang mau didukung? kalau itu cuma produk bongkar-pasang untuk melanggengkan kekuasaan para elit politik.

“Rakyat juga bingung pilih siapa kalau capresnya semua masih berbau kencur”. Kita merindukan kembali mahasiswa berjuang bersama dan berpihak pada rakyat dalam berhadapan dengan negara atau state yang cenderung korup,” ujar Indro.

S. Indro Tjahyono aktivis mahasiswa 1977-1978 yang kenyang disatroni polisi dan tentara saat melawan rezim-rezim otoriter mengajak para aktivis kembali ke fitrahnya sebagai kaum intelek.

“Sebaiknya kita buat konsep kebijakan strategis baru untuk presiden dan pemerintah baru  setelah Nawacita gagal diimplementasikan. Dengan demikian presiden tidak hanya menjalankan program yang menjadi agenda oligarki,” cetusnya.

Indro menyebut, Biarkan parpol berkampanye untuk memenangkan capres yang mereka usung, tidak perlu ada relawan dan aktivis yang ikut-ikut berkampanye.

“Apalagi merogoh kocek sendiri, banting tulang ,dan peras keringat jauh-jauh. Setelah itu orang-orang politik berebut kursi kekuasaan, dan pendukung ditendang oleh Presiden,” cetusnya.

Kata Indro, Para aktivis harus mengawal dan mengawasi apakah konsep yang diserahkan benar-benar dilaksanakan.

“Jika diabaikan, para aktivis bersama masyarakat tinggal menjadi kelompok penekan (pressure group),” ujarnya.

Mengingat Presiden selalu mendapat bisikan untuk tidak melibatkan para idealis dalam pemerintah, maka para aktivis harus ikhlas memilih jalan oposisi sebagai pembela aspirasi rakyat.

“Jangan sampai aktivis terhina lagi karena dihadapi oleh brimob dan tentara yang sering bertindak barbar,” jelas Indro.

Kalau Presiden benar-benar tidak bersedia berdialog dengan utusan rakyat, lanjutnya, baru dilakukan cara lain. Tentu tidak berarti harus setiap kali Presiden diminta mundur atau digulingkan.

Seiring dengan itu, Burhan, salah satu mantan aktivis FKMY yang berdomisili di Batam, mengajak semua kalangan untuk melakukan refleksi dan evaluasi demokrasi. Ia pun melempar pertanyaan: “Apakah kandidat yang ingin maju dalam Pilkada harus menyiapkan dana yang nilainya fantastis. Yang berujung dengan ditangkapnya Kepala Daerah oleh KPK karena melakukan korupsi”.

Demokrasi kini merupakan bentuk kedaulatan yang palsu, ketika duit dan orang berduit (plutokrasi) mengendalikan keputusan-keputusan penting di negeri ini.

Sementara itu, In’am Mustofa, sebagai pembicara dalam acara tersebut mengajak masyarakat agar segera melakukan perubahan peradaban.

“Kita sudah capek melakukan perubahan secara tambal sulam. Perbaikan sudah dilakukan tapi selalu kembali ke titik yang sama,” kata Inam.

Negara industri baru, lanjut Inam, seperti Jepang, Korea, Vietnam, dll menempuh fase revolusi peradaban terlebih dahulu.

“Sedangkan di Indonesia meremehkannya, sehingga kemajuan dan pertumbuhan yang dicapai mirip gunung pasir yang berantakan kalau tertiup angina,” tandasnya.***

Red/K.000