SOLO, Kabariku- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan Oligarki Ekonomi sangat rakus, menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri dan semakin membesar serta menyatu dengan Oligarki Politik.
“Selama Oligarki Ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, sama saja dengan kita memberikan kepada Sosok Sangkala atau Buto yang rakus untuk berkuasa,” kata LaNyalla saat menghadiri ‘Dialog Nasional Peringatan HUT ke 25 Mega-Bintang’ bertajuk “Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN” di Solo, Jawa Tengah. Minggu (5/6/2022) kemarin.
LaNyalla menegaskan jika kekuasaan bangsa telah tersandera oleh oligarki ekonomi. Oleh sebab itu, LaNyalla dengan tegas mengatakan oligarki ekonomi adalah musuh bersama bangsa.
“Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah atau Presiden hari ini. Tetapi adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, yaitu oligarki ekonomi,” paparnya.
Menurut LaNyalla, tidak masalah seseorang menjadi kaya raya. Asalkan jangan sampai mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk kepentingan sendiri.
“Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya empat orang di Republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat,” ujarnya.
“Ini keterlaluan. Dan keterlaluan itu adalah Ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan, membuat Tuhan murka,” tukas Senator asal Jawa Timur itu.
Dengan tegas alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan ketidakadilan yang terjadi oleh oligarki ekonomi dan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan tersebut harus diselesaikan secara fundamental.
“Tidak bisa masalah ini diatasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus dari hulunya, bukan di hilir,” ujarnya.
Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla menyampaikan jika ia sudah keliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota. Serta bertemu langsung dengan stakeholder di daerah, mulai dari pejabat pemerintahan daerah, akademisi dan kalangan kampus, pesantren dan agamawan, hingga kerajaan dan kesultanan nusantara.
“Saya mendengar dan melihat langsung apa yang mereka rasakan dan alami di daerah. Persoalan yang dihadapi dan dirasakan sama yaitu Ketidakadilan dan Kemiskinan,” katanya.
Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan, konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat.
“Maka jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas dia.
LaNyalla pun menerangkan, Mega-Bintang lahir sebagai bagian dari sejarah Konsolidasi Elemen Civil Society untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa.
25 tahun yang lalu, konsolidasi sipil tersebut terbangun karena arah perjalanan bangsa saat itu, di era Orde Baru semakin melemahkan Kedaulatan Rakyat dengan sistem pemerintahan yang semakin otoriter dan state heavy.
“Karena memang, kedaulatan rakyat harus kita tempatkan sebagai inti kedaulatan sebuah negara. Karena rakyat adalah pemilik negara ini. Dan cita-cita hakiki dari lahirnya negara ini adalah untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” LaNyalla menutup.
Hadir dalam acara Deklarator Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidoe; Pengamat politik Rocky Gerung; M. Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI); Ferry Juliantono (politisi Gerindra).
Selain itu turut hadir, Lieus Sungkharisma, Syukri Fadholi (DIY); Syahganda Nainggolan; Andrianto, Aktivis Mega Bintang 1997; Kol (Purn) Sugeng Waras dan Boyamin Saiman, serta Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero.***
Red/K.101
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post