Konferensi Mahasiswa Papua di DKI Jakarta Merespon Dinamika Pembentukan DOB di Papua

JAKARTA, Kabariku- Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) pada Jum’at, 26 Maret 2022, kemarin, berkumpul di DKI Jakarta untuk menyamakan pemikiran dan pandangan serta merespon dinamika yang berkembang di Papua terkait agenda pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut.

Koordinator KMP, Moy Boymasa, mengatakan dimulai dengan adanya kekerasan yang terjadi berulang-ulang di tanah Papua.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kekerasan itu terjadi dan terus beranak pinak seiring niat pemerintah memekarkan tanah Papua menjadi enam DOB baik di Papua maupun Papua Barat,” cetusnya.

Publik di Indonesia, terkhusus masyarakat tanah Papua tengah disodorkan dengan wacana lahirnya enam calon DOB provinsi baru di Bumi Cenderawasih.

Disebutkan, Enam calon DOB itu antaralain; Provinsi Papua Tabi Saireri, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

“Rencana itu menuai pro dan kontra. Pemerintah pusat berdalil, salah satunya ialah mempercepat pembangunan kesejahteraan warga masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia itu,” ujar Boymasa.

Koordinator KMP ini melihat elite politik ‘sedang genit’ memperebutkan kursi empuk kekuasaan baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota di tanah Papua ialah sesuatu yang normatif.

”Namun, hal terpenting setelah kuasa digenggam adalah siapa pemimpin yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan umum bagi rakyat, itulah hal paling prinsip,“ tuturnya.

Disatu sisi, ada rencana besar pemerintah baik pusat maupun daerah, disisi-lain kesejahteraan rakyat masih jadi barang langka meski Papua berada dalam dekapan UU tentang Otonomi Khusus hasil amendemen.

“Niat memekarkan tanah Papua menjadi enam provinsi perlu dilihat lebih mendalam dan sungguh menjadi bahan refleksi bagi pemangku kepentingan Jakarta dan tanah Papua,” katanya.

Malkin, Mahasiswa asal Kabupaten Teluk Bintuni mengatakan, “Mengapa kami semua perlu refleksi mendalam?”.

Pertama, rencana pemekaran sejumlah provinsi baru di tanah Papua tampak sekadar ambisi elite tertentu untuk merebut jabatan. Lalu, saat jabatan digenggam, rakyat diborgol oleh kuasa formal elite.

“Elite lokal malah lebih hura-hura dengan jabatan, terpaut jauh dari rakyat dari kuasa formal yang direngkuh,” ujarnya.

Lanjut Fadli Abdurrahman, Mahasiswa asal Kabupaten Kaimana menilai pemerintah perlu melihat tanah Papua secara keseluruhan, holistis, dan serius menyelesaikan berbagai akar persoalan tanah Papua yang masih menganga, sebelum mewacanakan kehadiran provinsi baru baik di Papua maupun Papua Barat.

Dan Salma, asal Kabupaten Sarmi meminta pemerintah mesti serius menjalankan sejumlah kebijakan terdahulu guna mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia.

Beberapa narasumber yang tergabung juga menjawab beberapa pertanyaan wartawan saat sesi konferensi pers dalam mendukung pemakaran di tanah papua, di Cafe Saham, DKI Jakarta.

Adapun isi dari konferensi pers Konferensi Mahasiswa Papua sebagai berikut ;
1. Kami konferensi mahasiswa papua, mendukung adanya pemekaran provinsi ditanah papua.

2. Konferensi mahasiswa paoua mengajak semua masyarakat papua umtuk terus mengawal dan mengawasi program pemerintah terkait pemekaran provinsi di tanah papua agar bisa membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyat papua.

3. Konferensi mahasiswa papua akan menjadi mitra kritis dan solutif pemerintah untuk mengawal kebijakan serta keselamatan yang berpihak pada masyarakat asli papua.

4. Konferensi mahasiswa papua berharap dengan adanya pemekran di tanah papua dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang asli papua.

5. Meminta pemerintah melibatkan semua steakholder mulai dari tokoh adat,tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dalam mengambil kebijakan atau keputusan supaya program pemekaran di tanah papua bisa berlangsung dengan aman damai dan kondusif.

”Kami dari Konferensi Mahasiswa Papua yang mewakili Kabupaten Sarmi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabpuaten Kaimana mendukung penuh pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi di Papua. Kami juga mendesak agar pemerintah pusat dan DPR RI untuk tetap konsisten dengan agenda yang saat ini sudah berjalan,” ungkap nya dalam pernyataan bersama yang disampaikan kepada wartawan.

Atas dasar tersebut mahasiswa dan pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat yang terhimpun dalam beragam organisasi kepemudaan dan kedaerahan bersama-sama mengagendakan Konferensi Pers.

Dimana menurutnya, Mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) yang merupakan salah satu komponen dalam masyarakat, dituntut untuk menjembatani permsalahan diantara poin-poin tersebut.

“Hal itu, kami lakukan berdasarkan Tri Darma perguruan tinggi yang inti ketiganya adalah pengabdian untuk masyarakat,” tandasnya.***

Red/K.101