Seskab Teddy Terima Wagub Emil Dardak, Bahas Infrastruktur dan Program Prioritas Presiden di Jawa Timur

Jakarta, Kabariku – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Pertemuan ini membahas rencana pembangunan infrastruktur serta perkembangan program strategis Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Jawa Timur.

Dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa pembahasan mencakup sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Timur, dengan perhatian khusus pada pengembangan Kota Surabaya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain infrastruktur, Seskab Teddy dan Wagub Emil juga mendiskusikan implementasi berbagai program unggulan Presiden Prabowo di Jawa Timur. Program tersebut antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, serta Program Makan Bergizi Gratis.

“Antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Seskab Teddy.

Pertemuan ini berlangsung usai Seskab Teddy berdiskusi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang turut berkaitan dengan agenda penataan dan percepatan pembangunan wilayah.

Seskab Teddy menegaskan, Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 41 juta jiwa, provinsi ini menjadi wilayah dengan populasi terbesar kedua di Indonesia.

Menurutnya, modernisasi dan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur sangat penting untuk memperlancar perputaran rantai ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat daya saing daerah.

“Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program-program tersebut agar dapat memberikan dampak yang cepat dan merata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” kata Teddy.

Ia menambahkan, pertemuan ini merupakan bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guna memastikan sinkronisasi kebijakan serta kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.***