Jakarta, Kabariku – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menanggapi viralnya video seorang da’i asal Kediri, Elham Yahya Luqman atau Gus Elham, yang mencium anak perempuan di depan umum. KPAI menilai tindakan tersebut tidak sesuai norma, baik dari sisi sosial, agama, maupun perlindungan anak.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama, Aris Adi Leksono, menjelaskan meskipun sebagian masyarakat menafsirkan tindakan itu sebagai kasih sayang, perilaku tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan merusak batas privasi anak.
“Tindakan ini, meski tanpa niat jahat, bisa masuk kategori kekerasan seksual non-fisik. Ini termasuk perilaku yang merendahkan atau melecehkan martabat anak,” kata Aris dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).
Menurut Aris, dari perspektif hukum, perilaku Gus Elham berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS, Nomor 12 Tahun 2022). UU tersebut melarang segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk kontak fisik atau non-fisik yang bersifat seksual, tanpa persetujuan anak.
Selain hukum, Aris menekankan pandangan agama dan norma sosial. Ia menyebut, setiap agama mengajarkan penghormatan terhadap martabat anak, termasuk menjaga kehormatan tubuh dan batasan dalam menyentuh anak. Dalam Islam, misalnya, ada aturan adab yang jelas agar tindakan seperti mencium anak tidak menimbulkan keraguan moral atau konotasi seksual.
Dari sisi etika publik, Aris menegaskan, aksi mencium anak di ruang publik dapat mengaburkan batas antara kasih sayang dan pelanggaran privasi, serta memberi contoh yang salah bagi masyarakat. Ia juga memperingatkan potensi trauma psikologis pada anak, khususnya anak perempuan, terkait rasa aman dan kontrol atas tubuh mereka.
“Setiap anak berhak merasa aman atas tubuhnya sendiri. Kontak fisik harus selalu sesuai persetujuan anak, norma sosial, dan aturan agama,” ujarnya.
KPAI mengimbau publik dan tokoh agama untuk lebih berhati-hati dalam mengekspresikan kasih sayang di depan umum. Selain itu, KPAI merekomendasikan agar aparat penegak hukum, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan klarifikasi dan asesmen perlindungan anak, untuk memastikan tindakan tersebut tidak melanggar hukum sekaligus menjaga keamanan psikologis anak.
Discussion about this post