Senator Agustinus Kambuaya Soroti Ketimpangan Solidaritas: ‘Bantu Palestina, Tapi Lupakan Pengungsi Papua’

Jakarta, Kabariku – Anggota DPD RI, Agustinus R. Kambuaya, menyoroti sikap pemerintah yang dinilainya belum menunjukkan perhatian serius terhadap pengungsi konflik di Papua, meski di saat bersamaan memberikan dukungan besar bagi rakyat Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Agustinus menanggapi langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan komitmen Indonesia membantu Palestina melalui penyediaan lahan investasi pertanian seluas 10.000 hingga 15.000 hektare di Kalimantan Utara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Membantu Palestina bukan hanya soal pangan, tapi soal kemanusiaan,” ujar Amran di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Langkah ini mendapat apresiasi dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, yang menyebutnya sebagai sejarah baru dalam hubungan bilateral kedua negara.

Namun, bagi Agustinus Kambuaya, sikap solidaritas tersebut terasa belum seimbang. Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan empati dan tindakan serupa bagi masyarakat Papua yang hingga kini masih menjadi korban konflik berkepanjangan.

“Semut di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah di depan mata sendiri tidak kelihatan,” ujar Agustinus di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Belum Ada Kepastian untuk Pengungsi Papua

Agustinus mengungkapkan, sejak 2018 terdapat pengungsi dari 62 distrik di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, yang hingga kini belum mendapatkan solusi permanen.

Mereka, kata dia, masih hidup berpindah-pindah di berbagai kota tanpa kepastian kapan bisa kembali ke kampung halaman.

“Konflik yang terjadi membuat mereka hidup terasing. Menjelang Natal, saat banyak keluarga berkumpul dengan sukacita, bagi para pengungsi Papua hal itu masih mustahil,” ujarnya.

“Sila Kelima Pancasila Telah Mati”

Dalam pernyataannya, Agustinus juga menyinggung nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Ia menilai, bila kebijakan yang sama tidak diterapkan bagi rakyat Papua, maka sila kelima tersebut telah kehilangan maknanya.

“Jika kebijakan yang sama tidak diberikan kepada Papua, maka Pancasila sila kelima telah mati,” tegasnya.

Agustinus menekankan, keadilan sosial harus diwujudkan dalam setiap kebijakan, program, dan sikap kemanusiaan negara. Ia menilai, solidaritas kepada Palestina seharusnya berjalan seiring dengan solidaritas kepada rakyat di wilayah konflik dalam negeri, termasuk Papua.

“Adil dalam kebijakan, adil dalam program, dan adil dalam kemanusiaan. Solidaritas untuk Palestina harus sama juga untuk konflik Papua,” pungkasnya. (Bambang)