Puan Maharani Ajak Dunia Jalankan Transisi Energi yang Adil dan Tata Kelola AI yang Inklusif

Jakarta, Kabariku – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya memastikan transisi energi dan tata kelola kecerdasan buatan (AI) berjalan adil dan inklusif, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

Hal itu disampaikan Puan saat berbicara dalam 11th MIKTA Speakers’ Consultation 2025 di Seoul, Korea Selatan. Forum parlemen yang diikuti oleh Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia itu membahas peran parlemen dalam menjamin keadilan transisi energi di era AI dan krisis iklim.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Transisi menuju energi bersih tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga sosial dan politik,” ujar Puan dalam pidatonya di hadapan para ketua parlemen negara MIKTA.

Puan mengingatkan bahwa perubahan menuju energi hijau sering kali membawa konsekuensi berat bagi masyarakat kelas bawah.

“Ketika pembangkit listrik tenaga batu bara tutup, para pekerja kehilangan pekerjaan. Ketika industri bergeser, ekonomi lokal menderita. Ketika harga energi naik, masyarakat termiskinlah yang pertama menderita,” kata Puan.

Menurutnya, transisi energi yang tidak dikelola dengan bijak justru bisa menimbulkan ketimpangan baru.

“Jika kita tidak mengelola transisi ini dengan cermat, kita tidak akan mencapai transisi yang ramah lingkungan. Kita justru akan mendapatkan ketegangan sosial dan ketidakadilan,” ujarnya.

Dorong Tata Kelola AI yang Berpihak pada Negara Berkembang

Selain energi, Puan menyoroti perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi memperlebar kesenjangan global jika tidak diatur dengan prinsip keadilan.

“Indonesia secara konsisten menyerukan kerja sama internasional dalam tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara-negara berkembang,” ujarnya.

Ia menilai, parlemen di setiap negara harus menjadi garda depan dalam mengawal arah kebijakan transisi energi dan teknologi, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.

“Kita memiliki kewajiban untuk memastikan pendanaan transisi tidak lenyap dalam birokrasi, tetapi menjangkau pekerja, pemerintah daerah, dan warga negara yang diminta untuk beradaptasi,” tegas Puan.

Bangun Kerja Sama MIKTA untuk Energi Bersih dan AI Berkeadilan

Dalam forum tersebut, Puan juga mengajak parlemen anggota MIKTA memperkuat kolaborasi melalui pendanaan konsesi, pembagian risiko, dan transfer teknologi.

“Kita harus terus menyerukan peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan model pembiayaan yang memungkinkan negara-negara berkembang menerapkan energi bersih serta AI untuk pembangunan,” ujar cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Menurut Puan, peran parlemen menjadi krusial dalam memastikan agar transisi global berlangsung adil.

“Transisi menuju energi bersih harus memberikan keadilan, ketahanan, dan martabat. AI harus dikelola dengan cara yang memberdayakan masyarakat. Dan manfaatnya harus dibagi, bukan dipusatkan,” tandasnya.

Apresiasi Korea Selatan dan Tegaskan Diplomasi Parlemen

Usai menyampaikan pandangan, Puan menghadiri jamuan makan siang bersama Ketua Majelis Nasional Korea Selatan H.E. Woo Won-shik dan Ketua Parlemen Australia. Ia menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari parlemen tuan rumah.

“Atas nama delegasi Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas keramahan Anda. Jamuan makan siang ini mengingatkan kita bahwa persahabatan antarparlemen tidak hanya dibangun di ruang konferensi, tetapi juga melalui momen-momen bersama seperti ini,” kata Puan.

Puan menutup kunjungannya dengan ajakan agar MIKTA terus memperkuat dialog dan kerja sama antarparlemen.

“MIKTA harus menjadi jembatan kerja sama yang mendorong perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bersama di antara bangsa kita,” tuturnya.