PBNU Tegaskan Penolakan Kehadiran Atlet Israel di Indonesia, Sebut Langgar Amanat Konstitusi

Jakarta, Kabariku – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menegaskan sikap tegas organisasi tersebut yang menolak kehadiran atlet senam asal Israel untuk berlaga di Indonesia.

Menurutnya, pemberian izin kepada atlet Israel bukan hanya berpotensi memicu polemik publik, tetapi juga dinilai mencederai amanat konstitusi Republik Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Izin bagi atlet Israel bertanding di Tanah Air berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan mencederai amanat konstitusi kita. Indonesia sejak awal berdiri telah menegaskan menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujar Gus Fahrur, sapaan akrabnya, melansir dari Antara.

Ia menegaskan hingga kini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, menurutnya, tidak ada dasar maupun manfaat bagi bangsa Indonesia untuk memberikan izin bagi atlet Israel masuk dan bertanding di Indonesia.

“Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi tidak ada alasan, tidak ada manfaat apa pun bagi kita untuk menerima mereka datang dan bertanding di Indonesia,” ujarnya.

Gus Fahrur juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak sejarah panjang yang konsisten dalam menolak berhadapan dengan Israel di ajang olahraga internasional. Ia mencontohkan keputusan Indonesia pada 1958 yang memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak harus bertanding melawan Israel.

“Sejarah mencatat Indonesia pernah mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958, karena tidak ingin bertanding melawan Israel. Sikap itu menunjukkan konsistensi moral bangsa kita,” tegasnya.

Penolakan terhadap kehadiran atlet Israel, lanjutnya, merupakan bentuk solidaritas dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina yang hingga kini masih menghadapi agresi dan pendudukan.

PBNU, kata Gus Fahrur, akan terus berdiri bersama rakyat Palestina dan mendukung setiap upaya diplomatik yang berpihak pada kemerdekaan serta kedaulatan mereka.

“Dari dulu sampai sekarang, sikap kita jelas, menolak penjajahan, menolak penindasan, dan menolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah,” kata Ahmad Fahrur Rozi.