Jakarta, Kabariku – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut baik langkah tegas pimpinan partai politik yang mencabut keanggotaan sejumlah anggota DPR RI karena dinilai membuat pernyataan keliru dan memicu kekecewaan publik.
Prabowo mengungkapkan bahwa hasil pertemuan dengan para ketua umum partai politik menyepakati dua langkah strategis: pencabutan keanggotaan kader bermasalah di DPR dan evaluasi kebijakan parlemen, termasuk rencana pencabutan tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
“Para ketua umum partai politik telah mencabut keanggotaan kadernya di DPR yang melakukan kesalahan. DPR juga akan mencabut beberapa kebijakannya agar lebih berpihak pada rakyat,” ujar Presiden Prabowo saat konferensi pers di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
Pertemuan di Tengah Gelombang Demonstrasi
Pertemuan ini berlangsung di tengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda, sehingga menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional.
Dalam jajaran ketua umum partai politik yang hadir, tampak Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Respons atas Kekecewaan Publik
Menurut Presiden, keputusan ini merupakan bentuk tanggung jawab politik dalam merespons kritik masyarakat terhadap perilaku sebagian anggota legislatif.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa wakil rakyat harus mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok.
Kepala Negara juga meminta pimpinan DPR segera mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog secara langsung, agar aspirasi rakyat tersampaikan dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa suara rakyat didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. DPR harus selalu berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Himbauan Aksi Damai, Tolak Anarkisme
Selain mendorong reformasi parlemen, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin hak masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai.
Namun, Presiden memperingatkan agar aksi unjuk rasa tidak disertai tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum.
“Negara menghormati kebebasan berpendapat, tetapi jika ada perusakan fasilitas umum dan penjarahan, itu pelanggaran hukum. Aparat wajib melindungi masyarakat dan fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat,” jelas Presiden Prabowo.
Jaga Persatuan di Tengah Perubahan
Prabowo menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak menjaga persatuan nasional di tengah upaya perbaikan sistem.
“Indonesia sedang bangkit. Mari kita bergotong royong memperbaiki kekurangan tanpa harus merusak persatuan bangsa,” tandasnya.***
Discussion about this post