Demi Tingkatkan Kompetensi Bidang Kerja Sama, Kemenimipas Gandeng Kemenlu

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus berkomitmen untuk meningkatkan sinergi lintas kementerian serta lembaga di dalam dan luar negeri. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Diplomasi dan Negosiasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan” yang diselenggarakan di Novotel Bogor sejak Kamis (28/8) sampai Sabtu (30/8).

Kegiatan  diikuti oleh 70 peserta dari lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kemenimipas; dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bertujuan untuk mendorong profesionalisme pegawai di lingkungan Kemenimipas dalam menjalin kerja sama strategis tingkat nasional dan internasional.

Dalam sambutannya kala membuka kegiatan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenimipas, Asep Kurnia, mengungkapkan bahwa perkembangan dunia yang dinamis dan kompleks menuntut aparatur negara untuk memiliki kecakapan diplomasi dan negosiasi yang andal.

“Nilai profesional dan modern (dalam core value PRIMA) menekankan perlunya pengembangan kompetensi pegawai dalam berbagai aspek untuk memberikan pelayanan yang lebih kolaboratif berstandar nasional, berkualitas prima, dan kenyamanan luar biasa,” ujar Sekjen Asep.

Sekjen Asep juga menambahkan aspek diplomasi dan negosiasi menjadi elemen yang dapat mewujudkan ASN profesional dalam komunikasi strategis dan modern dalam pengembangan jejaring kerja.

Selain itu, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenimipas, Sigit Setyawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur di Kemenimipas dan menjalin kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kegiatan ini akan memperkuat peran kelembagaan Kemenimipas sebagai institusi yang produktif, responsif dan berdaya saing global,” imbuh Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenimipas turut mengundang narasumber dari Kemenlu yakni Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Indra Rosandry. Selain itu, Koordinator Fungsi Kerja Sama Penegakan Hukum, Setyo Hardiyanto; dan Diplomat Ahli Pertama, Ken Bagus S. Dharma juga turut menguatkan peserta.

Sigit menegaskan bahwa program kerja sama dipandang penting karena menjadi kunci dalam mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Apalagi Kemenimipas tidak dapat melangkah sendiri dalam mewujudkan program-program kerakyatan dan memerlukan sinergi dengan instansi lain untuk menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).***