Kabariku, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara (PN) untuk secara tegas menolak serta melaporkan segala bentuk gratifikasi pada kesempatan pertama.
Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Ketua KPK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa ASN dan Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban atau tugas mereka, terutama dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
KPK memperingatkan bahwa permintaan dana atau hadiah dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR) baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/PN adalah tindakan yang dilarang.
“Praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melanggar peraturan serta kode etik, dan bahkan berisiko menjadi tindak pidana korupsi,” terang Budi. Senin (17/03/2025).
Selain itu, KPK juga melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
“Fasilitas dinas hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan,” tegas Budi.
KPK juga mengingatkan, pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (K/L/PD), serta BUMN dan BUMD diimbau untuk menerbitkan aturan internal guna memastikan seluruh pegawainya menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan mereka.
Sementara itu, pimpinan asosiasi, perusahaan, dan masyarakat juga diharapkan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya untuk tidak memberikan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk uang pelicin atau suap terselubung.
Apabila ASN dan PN tidak dapat menghindari penerimaan gratifikasi karena situasi tertentu, maka mereka wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di laman https://gol.kpk.go.id atau melalui email [email protected].
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman https://jaga.id, layanan konsultasi via WhatsApp di +62 811 445 575, atau Call Centre KPK 198.
Data Pelaporan Gratifikasi Januari–Februari 2025
Dalam dua bulan pertama tahun 2025, KPK menerima 689 laporan yang mencakup 774 objek gratifikasi dengan total nilai Rp3.176.643.372.
Pada Januari 2025, KPK menerima 348 laporan dengan 395 objek gratifikasi, terdiri dari 224 laporan dari Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dan 124 pelaporan individu. Sedangkan pada Februari 2025, terdapat 341 laporan dengan 379 objek gratifikasi, terdiri dari 231 laporan dari UPG dan 110 pelaporan individu.
Dari total 689 laporan tersebut, asal instansi yang melaporkan meliputi: 488 kementerian/lembaga, 125 BUMN/BUMD dan anak perusahaan, dan 76 pemerintah daerah.
Adapun bentuk gratifikasi yang paling banyak dilaporkan meliputi:
-254 dalam bentuk uang, voucher, logam mulia, atau alat tukar lainnya,
-203 berupa karangan bunga, makanan, atau minuman kemasan,
-70 cendera mata, plakat, atau barang berlogo instansi pemberi,
-26 tiket perjalanan, jamuan makan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya,
-221 barang lainnya.
“Dengan meningkatnya kesadaran akan pelaporan gratifikasi, KPK berharap transparansi dan integritas ASN serta penyelenggara negara semakin terjaga demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.K.101
Berita sebelumnya tayang di sorotmerahputih.com
Discussion about this post