Jakarta, Kabariku- Pasca Reformasi 1998 tumbangnya kekuasaan 32 tahun Soeharto memunculkan era transisi. Peralihan kekuasaan dari Soeharto dipindahkan ke BJ Habibie membuat proses Pemilu pun dilakukan dengan cara demokratis sesuai tuntutan Reformasi dengan melaksanakan Pemilu di tahun 1999 dengan mempersiapkan langkah-langkah konstitusi.
Demikian disampaikan Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) yang menuturkan, terpilihlah Presiden pasca Pemilu 1999 melalui DPR RI dan KH Abdurrahman (Gus Dur) terpilih menjadi Presiden didampingi oleh Megawati Soekarno Putri sebagai partai pemenang hanya menjadi Wakil Presiden.
Namun kekuasàan Gus Dur tidak berlangsung lama hanya 22 Oktober 1999-23 Juli 2001. Kemudian digantikan oleh Megawati dan didampingi Wakil Presidennya Hamzah Haz.
“Selama proses transisi di era reformasi banyak perubahan UUD 1945 asli menjadi UUD Amandemen 2001 yang salah satunya pembatasan masa jabatan Presiden RI selama 2 periode,” beber Hari. Kamis (29/2/2024).
Berangkat dari itulah, lanjut dia, dalam satu diskusi terbatas dengan salah satu tokoh aktivis senior ditahun 2011 berkembang pertanyaan kenapa jabatan Presiden dibatasi.
“Lalu terungkap dalam diskusi bahwasannya pasca transisi reformasi dan terjadinya amandemen UUD 1945 sudah terjadi konsensus tertulis dan konsensus tidak tertulis oleh elit politik saat mempersiapkan amandemen UUD 1945,” terangnya.
Menurutnya, konsensus tertulis tertuang dalam amandemen UUD 1945 bahwa Presiden dibatasi masa jabatannya 2 periode saja sedangkan konsensus tidak tertulisnya bahwa Militer-Sipil bergiliran untuk menjadi Presiden diatur dengan Pemilihan secara langsung.
Itulah dimulainya konsensus tersebut sejak Pemilu 2004 yang menghasilkan SBY figur militer memimpin selama 2 periode. Lalu 2014 muncul Joko Widodo figur sipil yang akan mengakhiri kepemimpinannya 2 periode.
Siapa dibalik konsensus itu semua dari tertulis maupun tidak tertulis? Karena jika dilihat dari pemilu 2024 saat ini, berangkat dari konsensus tidak tertulis menjadi jatah militer untuk menjabat.
“Namun, figur militer yang dimunculkan memiliki rekam jejak hitam masa lalu terkait peristiwa HAM yang sampai saat ini tidak tuntas,” ucap dia.
Tentunya konsensus yang dibangun oleh elit politik tidak harus seiring sejalan karena rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya.
“Jika benar konsensus tersebut dibangun soal bergilirannya militer dan sipil bergantian memimpin ada penambahan dengan melanggengkan dinasti keluarga dari keberlanjutan sipil memimpin,” tandas Hari.***
Red/K.101
Discussion about this post