Depok, Kabariku- Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Gaffar Rizani menyebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak mampu mengambil langkah strategis dalam menuntaskan persoalan Pemerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Negeri di Indonesia.
Pasalnya, persoalan tahunan pada proses PPDB Sekolah Negeri di kota dengan urbanisasi dan penduduk yang padat setiap tahun masih berhadapan dengan masalah yang sama pada sistem tersebut.
“Setiap tahun pada proses PPDB kita selalu dengar masalah pada sistem tersebut. Bahkan ada beberapa orang tua calon siswa dan calon siswa sampai harus melakukan aksi demonstrasi. Tentu itu merupakan preseden buruk bagi sistem pendidikan di Indonesia,” kata Gaffar. Sabtu (12/8/2023).
Politisi Muda Partai Perindo ini menyebut, polemik yang terjadi pada saat proses PPDB di perkotaan diduga kuat lantaran terjadinya penggelembungan jumlah siswa oleh permainan para oknum pemerintahan, penyelenggara pendidikan, pejabat daerah, hingga aparat diluar penerimaan siswa baru jalur resmi atau PPDB Online.
Ia menjelaskan, penerimaan siswa baru jalur resmi atau PPDB Online itu kan meliputi 4 (empat) kriteria yakni; pertama, Jalur Prestasi. Kedua, Afirmasi masing-masing Kuota 15%, selanjutnya, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dengan Kuota 5%, terkhir Jalur Zonasi yang memiliki Kuota 65%.
Dari ke-empat komposisi yang menjadi standar PPDB Sistem Online, lanjut dia, tak pernah selesai permasalahannya, ditambah adanya Jalur Siluman (offline) atau banyak dikenal dengan “jalur optimalisasi” yang melibatkan oknum-oknum melakukan praktik jual beli bangku siswa sekolah.
“Adanya indikator suburnya kegiatan transaksional jual beli kursi yang mengarah kepada Tindakan Pidana Korupsi (TIPIKOR) secara terstruktur,” ujarnya.
Gaffar Rizani menilai, hal ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan, pengendalian serta kebijakan yang tidak terukur ini ditambah kurangnya sekolah negeri khususnya di perkotaan sehingga penyerapan jumlah siswa tidak maksimal,
Gaffar Rizani yang juga Caleg Partai Perindo dari Dapil 5 Cilodong-Tapos kota Depok ini berharap, Pemerintah Pusat dan Daerah bersinergi menyelamatkan sistem pendidikan dari tangan oknum pejabat-pejabat yang memiliki mental korup, karena sistem pendidikan merupakan fundamental.
“Sebagai stakeholder Kemenristekdikti dapat berkolaborasi dengan Kepala Daerah dan Dinas setempat untuk segera mungkin mencari solusi guna menyelsaikan polemik PPDB yang terus berulang,” kata Gaffar,
Dalam pesan penutupnya, Gaffar Rizani mendorong kepada APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menghentikan dugaan mengenai suburnya praktik korupsi, pungli dan gratifikasi pada proses PPDB.***
Red/K.000
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post