Polemik OTT dan Penetapan Tersangka Pejabat Basarnas, Berikut Respons Pakar Hukum Pidana

Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam menangani kasus dugaan korupsi, sekalipun itu dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal itu ditegaskan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya KPK mengedepankan azas lex specialis derogat generalis (ketentuan khusus bisa mengalahkan ketentuan umum).

“Ini menunjukkan bahwa ketentuan umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan oleh ketentuan khusus dalam KPK. Karena bersifat lex specialis, Penyidik KPK tidak perlu dipertentangkan dengan KUHAP,” kata Abdul Fickar, Jum’at (28/7) malam.

Abdul Fickar merespons polemik penetapan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa oleh pajabat Badan SAR Nasional (Basarnas) yakni Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas RI Afri Budi Cahyanto yang merupakan anggota TNI aktif.

“Tentara kan juga manusia dan uang negara itu milik semua rakyat indonesia, seharusnya KPK berwenang menangani korupsi sekalipun itu dilakukan Tentara. Bahkan jika ada mahluk lain yang korup pun KPK wajib menangkap dan memprosesnya,” ujar Abdul Fickar.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi seolah terhambat saat menghadapi penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI, sekalipun melaui operasi tangkap tangan (OTT).

Kata Abdul Fickar, sekat batasan regulasi perlu direvisi termasuk diperlukan kesepahaman serta koordinasi supervisi antara KPK dan Polisi Militer (POM) TNI.

“Itulah harus dirubah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAPM)-nya supaya orang yang berstatus militer juga bisa disidik oleh KPK. Jika masih seperti sekarang seolah ada golongan masyarakat yang kebal hukum ini sesuatu yang tidak adil,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK menyampaikan maaf kepada TNI atas penetapan tersangka Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau disebut Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, di Gedung KPK, pada Jum’at (28/7/2023).

“Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan ada kelupaan, bahwa sanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur ada empat lembaga peradilan, peradilan umum, militer, tata usaha negara, dan agama,” kata Johanis Tanak.

Johanis mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI sejatinya ditangani khusus oleh TNI. Dia mengakui ada kekhilafan dari penyidik KPK.

“Disini ada kekeliruan kekhilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, dalam rapat sudah menyampaikan teman-teman TNI sekiranya bisa disampaikan ke Panglima TNI atas kekhilafan ini mohon dimaafkan,” tutup Johanis Tanak.***

Red/K.000