Garut, Kabariku- Operasi Komersial Proyek Panas Bumi Darajat berlokasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat mulai beroperasi pada November 1994 dengan kapasitas sekitar 145MW. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Darajat sebelumnya dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia dengan status kontraktor Kontrak Kerjasama PLTP Darajat. Hingga pada April 2017 Star Energy mengakuisisi Chevron.
Dengan penyelesaian dan peningkatan Unit 3 pada 2009, total kapasitas SEGD kini berlipat menjadi 271MW. Star Energy Geothermal Darajat II, Limited mengoperasikan kapasitas uap dan listrik sebesar 271 MW.
Menurut sumber Star Energy Geothermal Darajat II, Limited memiliki hak eksklusif untuk mengembangkan area panas bumi berdasarkan Kontrak Operasi Bersama dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) hingga 2041 (Unit 1&2) dan 2047 (unit 3) dan menyediakan energi panas bumi serta listrik hingga 330MW berdasarkan Kontrak Penjualan Energi dengan PGE & PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Begitu Kaya sumber daya alam bidang Panas Bumi, dalam proses produksi Energi panas bumi tersebut tidak dinafikan bersifat ramah terhadap lingkungan, tidak hanya dalam aspek produksi tetapi juga aspek penggunaan.
Akan tetapi dibalik kekayaan Sumber Daya Alam ada kemiskinan dibalik megahnya pengelolaan PLTP Geothermal, padahal menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Ratusan masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Gaut, turun ke jalan menyampaikan tuntutan yang ditujukan kepada PT. Star Energy. Aksi massa ini dilakukan di Terminal pintu masuk tempat produksi PT. Star Energi Desa Pada Awas, Pasir Wangi, Kabupaten Garut.
Kordinator Lapangan, Agus Salim mengatakan, Sumber daya Alam adalah segala sesuatu yang tersedia di bumi, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
“Sementara dengan keberadaan Perusahaan Panas Bumi (Start Energy) seharusnya bisa mensejahterakan rakyat, karena fakta masih adanya kemiskinan, ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, bahkan Pemberdayaan terhadap masyarakat pun nyaris tidak ada,” ungkap Agus Salim disela aksinya. Kamis (23/2/2023).
Dilain pihak UU NO. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi: Regulasi, Perizinan, Dan Peluang Investasi tentunya harus relevan terhadap kemakmuran rakyat sekitar WKP.
Menurutnya, manifestasi panas bumi dapat berupa mata air panas, mata air hangat, kolam lumpur, tanah beruap, tanah hangat, fumarola, solfatara, rembesan sungai, dan geiser secara lingkungan harus diharmonisasi dengan upaya melestarikan alam disekitar WKP panas bumi.
“Sementara upaya pun terhadap kawasan tersebut terkesan tidak ada,” ujar dia.
Lanjutnya, salah satu dampak negatif penggunaan energi panas bumi adalah menghasilkan limbah terutama limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).
“Kami sebagai masyarakat haruslah tahu akan jaminan keamanan terhadap bahayanya tersebut,” kata Agus Salim.
Pun dalam persfektif tersebut jangan ada Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan hukum tidak dapat berfungsi sebagai kontrol sosial.
“Ketidakpastian hukum dengan salah satu impian masyarakat dalam menempati suatu pemukiman yaitu dengan terciptanya lingkungan yang bersih. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang,” bebernya.
Ia menyebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 yaitu kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup.
“Termasuk manusia dan perilakunya yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri. Lingkungan dan pembangunan memiliki beberapa perbedaan dilihat dari sudut pandangnya,” jelasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, Pembangunan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran akibat penggunaan sumber daya alam yang dikhawatirkan berlebihan.
Sehubungan dengan itu, pihaknya minta untuk mengkaji lebih dalam tentang pertanggung jawaban atas dampak lingkungan yang dilakukan oleh Badan Korporasi selaku pengelola pembangkit listrik tenaga panas bumi serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan ekploitasi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi.
“Dalam bentuk tanggung jawab korporasi atas dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi tersebut,” ungkap dia.
Dengan alasan tersebut diatas, Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi menuntut seadil-adilnya demi hukum yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia dan kepastian hukum untuk masyarakat, yaitu:
Pertama, Pertanggung Jawaban Sosial dari PT. Star Energy Tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa derf komitmen perseroan yang mengikat berdasarkan hukum perikatan untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, dan pemberdayaan secara Ekonomi melalui Program Permodalan UMKM dll;
Kedua, Penggunaan Infrastruktur oleh Perusahaan Star Energy yang ada di WKP, IPB sebagai Pemegang Ijin harus Membangun, Memelihara, Menata dengan baik dan benar seperti Jalan Raya, Jalan Lingkungan , MCK, dan Penyediaan Sarana Air Bersih untuk Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kab Garut;
Ketiga, Penyerapan Tenaga Kerja untuk Masyarakat Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kab Garut, dan
Keempat, Program Pendidikan untuk Masyarakat yang tidak mampu di Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut.
“Demikianlah tuntutan yang kami sampaikan, kami ucapkan terimakasih. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi para pihak yang bersangkutan,” tutup Agus Salim.***
Red/K.101
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post