Jakarta, Kabariku- Pengajuan Praperadilan AKBP Bambang Kayun (BK) terkait penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
“Hari ini (13/12/2022) Hakim yang mengadili praperadilan yang diajukan tsk BK memutuskan menolak permohonan tersangka dan menyatakan penyidikan KPK sah,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, SH., Selasa (13/12/2022).
Ali Fikri menjelaskan, Pertimbangannya bahwa Polri merupakan Pegawai Negeri dan aparat penegak hukum sehingga KPK berwenang melakukan penyidikan.
“Pemohon, menduduki jabatan strategis sehingga dikualifikasi sebagai penyelenggara negara,” jelasnya.
Ditegaskan Ali, KPK telah memperoleh 4 alat bukti sehingga melebihi syarat minimal yaitu setidaknya dua alat bukti.
“Untuk itu penetapan tersangka BK oleh KPK sah menurut hukum,” tegas Ali.
KPK tetap lanjutkan proses penyidikan perkara tersebut dan berharap para pihak yang dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini agar kooperatif hadir dan jujur menerangkan apa yang diketahuinya.
“Kami juga mengajak masyarakat mengawasi dan mengawal seluruh proses yang sedang kami lakukan ini,” imbau Ali.
“Kami pastikan setiap penegakan hukum oleh KPK dilakukan tidak dengan melanggar hukum itu sendiri,” tutupnya.
Putusan Praperadilan Tersangka BK
Diketahui, Putusan ini dibacakan Hakim Tunggal PN Jaksel Agung Sutomo Thoba, SH., MH.
“Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon (Bambang Kayun) untuk seluruhnya,” ujar Agung dalam putusannya pada hari ini, Selasa (13/12/2022).
Hakim Agung Sutomo juga menolak eksepsi dari tim pengacara Bambang Kayun dalam perkara ini.
“Dalam eksepsi, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya,” kata dia.
Seluruh permohonan anggota Korps Bhayangkara itu ditolak. Hakim menyebut penetapan tersangka yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur.
Selain itu, gugatan praperadilan dinilai sudah masuk ke ranah pokok perkara. Dengan putusan ini, status Bambang tetap menjadi tersangka.
“Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil,” tutur hakim Agung.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat saat pengurusan perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).
Bambang Kayun diduga mendapatkan uang hingga miliaran rupiah hingga mobil Toyota Alphard.
Buntut penetapan tersangka, AKBP Bambang Kayun mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel menyebutkan gugatan itu terdaftar nomor 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.
Dalam gugatannya, Bambang menyebut ditetapkan sebagai tersangka karena hadiah atau janji ketika menjabat sebagai Kepala Subbagian Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019.***
Red/K.000
Baca Juga
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini