• Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Minggu, Januari 25, 2026
Kabariku
Advertisement
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan
Tidak ada hasil
View All Result
Kabariku
Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
  • Dwi Warna
  • Kabar Peristiwa
  • Hukum
  • Kabar Istana
  • Politik
  • Profile
  • Opini
  • Olahraga
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Seni Budaya
  • Pariwisata
  • Hiburan
  • Teknologi
Home News

Tak Hanya Trimedya yang Kritik Ganjar

Redaksi oleh Redaksi
3 Juni 2022
di News, Politik
A A
0
ShareSendShare ShareShare

Kabariku- “Ganjar 8 tahun jadi Gubernur selain main di medsos apa kinerjanya?” kata Trimedya Panjaitan Wakil Ketua MKD DPR RI dalam keterangannya, Rabu, 1 Juni 2022.

Kritik tajam Trimedya yang demikian tentu tidaklah berlebihan. Trimedya bukan orang baru dikancah politik nasional.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Trimedya dikenal sebagai aktivis mahasiswa sejak 1986, dia juga aktif sebagai pendiri Yayasan PIJAR sejak 1987 hingga sekarang, Anggota Dewan Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (1996-1998), dan menjadi pendiri dan Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (1997).

RelatedPosts

Pemerintah Cabut Izin 22 Pelanggar Pemanfaatan Kawasan Hutan dan 6 Perusahaan Tambang

Usai WEF Davos, Indonesia Resmi Gabung Board of Peace untuk Perdamaian Palestina

KPK Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi CSR BI Terus Berjalan, Penahanan Tersangka Tunggu Waktu

Namun demikian, tak hanya Trimedya Panjaitan yang bersuara keras terkait sepak terjang dan ambisi kepemimpinan Ganjar Pranowo.

Pada bulan Agustus 2022 nanti, tepat 9 tahun lamanya Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Pengamat komunikasi politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang sekaligus sebagai Direktur Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Mohammad Yulianto pernah menyampaikan pandangan akademisnya terhadap kepemimpinan Ganjar.

Yulianto menyoroti Government Resources Management System (GRMS), e-government yang diterapkan Pemprov Jateng.

Menurut Yulianto, justru berdampak negatif bagi Ganjar.

“Hal itu terlihat dari munculnya sikap sinis dan sarkastik dari netizen yang merespon ketidaksiapan jajaran Pemprov saat menyusun kebijakan maupun pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan yang masih sering menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat,” kata Yulianto. Jum’at (3/6/2022).

Pilihan kebijakan dalam mengelola manajemen Pemprov Jateng dengan  berbasis IT, ditengarai membentuk pola “Ganjar sentris” dan menjadi alat personal branding alias pencitraan pribadi.

Baca Juga  Pilkada 2024, Harda-Danang Diharapkan Bisa Menjaga Keberlangsungan Kedai Kopi di Sleman

Popularitas semu yang demikian tentu saja akan merugikan PDI Perjuangan dikemudian hari, terutama saat momentum elektoral 2024 tiba.

Tokoh PDI Perjuangan sepertinya juga sudah mencium aroma tak sedap di sekitar ambisi Ganjar tersebut.

Adalah Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang ‘Pacul’ Wuryanto yang sejak awal bersuara keras terutama kepada kader-kader banteng yang ‘mbalelo’ karena mendukung Ganjar untuk maju di Pilpres 2024.

“Adagium di PDI Perjuangan itu yang diluar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau diluar barisan, ya celeng,” kata Bambang Pacul.

Sementara itu, Puan Maharani juga ikut bersuara, “Pemimpin menurut saya, itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed”.

Kritik banyak orang tersebut tentu dengan alasan dan pertimbangan yang berbasis data. Tidak serampangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan adanya kenaikan garis kemiskinan di provinsi itu selama periode 2019-2021.

Jumlah penduduk miskin di Jateng meningkat tiap tahunnya. Pada 2019 jumlahnya 3.743,23 jiwa. Kemudian 2020 3.989,90 dan 2021 sudah tembus hingga 4.109,75 orang.

Pada Februari 2021, jumlah pengangguran pdi Jateng tercatat mencapai 1,19 juta orang, atau naik 6,26% dibanding pada Februari 2021 yang berada di angka 1,12 juta orang (mengutip Solopos.com, Pengangguran Jateng Capai 119 Juta Orang, 14/5/2022).

“Dengan sederet catatan negatif tersebut tentu dapat dipahami bahwa kritik Trimedya tidak sendirian,” tutup Yulianto.***

Red/K.103

Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com

Tags: Ganjar 8 tahun jadi GubernurTrimedya PanjaitanUniversitas Diponegoro (Undip)Yayasan PIJAR
ShareSendShareSharePinTweet
ADVERTISEMENT
Post Sebelumnya

Status Kepegawaian non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Berikut Ketentuan Menteri PAN-RB

Post Selanjutnya

KPK Launching Anti-Corruption Film Festival ‘ACFFEST 2022’

RelatedPosts

Pemerintah Cabut Izin 22 Pelanggar Pemanfaatan Kawasan Hutan dan 6 Perusahaan Tambang

24 Januari 2026
Menlu Sugiono memberikan keterangan usai Presiden Prabowo menghadiri WEF di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/01/2026)

Usai WEF Davos, Indonesia Resmi Gabung Board of Peace untuk Perdamaian Palestina

24 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dimintai keterangan soal kasus dana CSR BI. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

KPK Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi CSR BI Terus Berjalan, Penahanan Tersangka Tunggu Waktu

23 Januari 2026
Warga Purnawirawan TNI AL mendatangi Gedung DPR RI meminta kepastian hukum tanah hunian di Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat (Foto: Istimewa)

Warga Purnawirawan TNI AL Pangkalan Jati Adukan Ketidakpastian Status Tanah ke DPR

23 Januari 2026
Eks Menpora Dito Ariotedjo usai menjalani pemeriksaan KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

Usai Diperiksa KPK, Dito Ariotedjo Tegaskan Tak Ada Pembahasan Kuota Haji saat Lawatan ke Arab Saudi

23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Ariotedjo, memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan soal kuota haji. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

KPK Periksa Eks Menpora Dito Ariotedjo Soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

23 Januari 2026
Post Selanjutnya

KPK Launching Anti-Corruption Film Festival 'ACFFEST 2022'

Musyawarah Daerah IX 2022 Pimpinan Daerah KAMMI Garut, Resmi Dibuka

Discussion about this post

KabarTerbaru

Tak Masuk DTSEN, Lansia Tunanetra di Garut Luput dari Bansos, Yuda Puja Turnawan Turun Tangan

24 Januari 2026

Serakahnomic: Ideologi Perampokan Terorganisir atas Nama Pasar

24 Januari 2026

Pemerintah Cabut Izin 22 Pelanggar Pemanfaatan Kawasan Hutan dan 6 Perusahaan Tambang

24 Januari 2026
Menlu Sugiono memberikan keterangan usai Presiden Prabowo menghadiri WEF di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/01/2026)

Usai WEF Davos, Indonesia Resmi Gabung Board of Peace untuk Perdamaian Palestina

24 Januari 2026
Potong Tumpeng HUT Megawati Soeharto Putri

Potong Tumpeng HUT Megawati di Tengah Warga Terdampak Longsor, Masyarakat Doakan Kesehatan Kesehatan Ibu Ketum

24 Januari 2026
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dimintai keterangan soal kasus dana CSR BI. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

KPK Tegaskan Kasus Dugaan Korupsi CSR BI Terus Berjalan, Penahanan Tersangka Tunggu Waktu

23 Januari 2026
Warga Purnawirawan TNI AL mendatangi Gedung DPR RI meminta kepastian hukum tanah hunian di Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat (Foto: Istimewa)

Warga Purnawirawan TNI AL Pangkalan Jati Adukan Ketidakpastian Status Tanah ke DPR

23 Januari 2026
Eks Menpora Dito Ariotedjo usai menjalani pemeriksaan KPK. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

Usai Diperiksa KPK, Dito Ariotedjo Tegaskan Tak Ada Pembahasan Kuota Haji saat Lawatan ke Arab Saudi

23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Ariotedjo, memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan soal kuota haji. (Foto: Ainul Ghurri/Kabariku.com)

KPK Periksa Eks Menpora Dito Ariotedjo Soal Dugaan Korupsi Kuota Haji

23 Januari 2026

Kabar Terpopuler

  • Asosiasi Industri Plastik Hilir menggelar konferensi pers terkait kebijakan BMAD dan BMTP (Foto: Istimewa)

    Asosiasi Industri Plastik Hilir Soroti Dampak Kebijakan BMAD dan BMTP pada Industri Plastik Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Momen Bermakna di Istana, Presiden Prabowo Terima Buku “Jejak Bahasa di Dunia Maya” Karya Dosen UMJ

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Unggahan Sandy Harun Mengguncang Publik: Tommy Soeharto Dikabarkan Menikah dengan Artis Ida Iasha

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Rekam Jejak Advokat hingga Wali Kota, Sayuti Abubakar Masuk Radar Ketua Alumni FHUP

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengenal Tujuh  Anak Try Sutrisno: Dari Jenderal, Dosen, hingga Psikolog di Amerika Serikat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Immanuel Ebenezer Didakwa Pemerasan Rp6,52 Miliar: Sebuah “Tradisi” Pungutan di Kemnaker

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KPK Benarkan Bupati Pati Sudewo Kena OTT

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Kabariku

Kabariku.com Terverifikasi Faktual Dewan Pers dan telah mendapatkan Sertifikat dengan nomor: 1400/DP-Verifikasi/K/VIII/2025

Kabariku

SOROTMERAHPUTIH.COM BERITAGEOTHERMAL.COM

  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 Kabariku.com

Tidak ada hasil
View All Result
  • Home
  • News
    • Nasional
    • Internasional
  • Catatan Komisaris
  • Kabar Istana
  • Kabar Kabinet
  • Kabar Daerah
  • Dwi Warna
  • Hukum
  • Politik
  • Lainnya
    • Opini
    • Artikel
    • Seni Budaya
    • Kabar Peristiwa
    • Pendidikan
    • Teknologi
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Pariwisata
    • Bisnis
    • Profile
    • Pembangunan

© 2025 Kabariku.com