Sekda Dorong Pemprov Bersinergi dengan BUMD dalam Program Pembangunan Jawa Barat

BANDUNG, Kabariku- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng., mengajak Badan Usaha Milik Daerah Jabar untuk menyinergikan program. Keselarasan penting agar pembangunan serta cita- cita “Jabar Juara Lahir Batin” terakselerasi.

Demikian dikemukakan Sekda Jabar Setiawan saat rapat bersama para Direktur BUMD, Tim Penasihat Investasi Pemerintah Provinsi (PIPP) Jabar, dan para perangkat kerja terkait, di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jabar, di Kota Bandung. Jumat (7/1/21) kemarin.

“BUMD harus bisa menyinergikan programnya khususnya terhadap program pembangunan Jawa Barat, jadi gerak langkah BUMD harus ada acuannya. Salah satu referensi BUMD mengarah ke sana (Program Pembangunan Jabar),” ucap Setiawan.

Karenanya, Sekda Jabar mengajak unsur BUMD untuk membuat rencana kerja bersama. Apalagi setelah penyederhanaan birokrasi, kini hadir mekanisme kerja Team of Teams (ToTs). Dalam ToTs, pekerjaan dilakukan berbasis penugasan tim baik dalam organisasi ataupun lintas organisasi.

Sehingga tugas dikerjakan sesuai dengan core business. Dengan kata lain, penugasan dilakukan sesuai basis keahlian yang dimiliki oleh pegawai.

“Kita membuat rencana kerja bersama, saat ini sejak penyederhanaan birokrasi, kita membuat ‘Team of Teams’ dalam langkah kerja kita, mekanisme serta hubungan kerja ASN sudah seperti itu dan kita lebarkan hingga teman- teman di BUMD akan terlibat tentunya,” tutur Setiawan.

Selanjutnya, Sekda Setiawan menghendaki adanya pertemuan antara BUMD dengan lembaga keuangan. Sehingga hadir pula sinergi keuangan yang kuat.

“Saya kira ini juga sangat penting, Alignment Meeting antara lembaga keuangan dan pelaku usaha karena di sini adalah salah satu kunci. Kita perlu sinergi keuangan antar BUMD, saya rasa ini adalah langkah- langkah yang baik,” katanya.

“Kami berharap meeting yang besar ini terus ditindaklanjuti kepada yang lebih teknis mungkin kita akan adakan semacam Town Hall Meeting, dengan topik atau tematik apa yang akan kita cari bersama,” sambungnya.

Terakhir, Sekda berharap konsistensi dari para pihak untuk menjalankan program- program yang dirancang. Ia pun mendorong Tim PIPP untuk terus mengawal setiap proses bisnis yang dijalankan.

“Mudah- mudahan kita semua bisa melakukan secara konsisten dan dikawal terus oleh PIPP, kalau ada yang kurang sampaikan kepada kami,” harapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, dengan menerapkan mekanisme kerja baru. Mekanisme tersebut bernama Team of Teams (ToTs).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. H. Yerry Yanuar, M.M., menyampaikan, ToTs merupakan mekanisme kerja baru dalam organisasi pemerintah yang pelaksanaan pekerjaannya bukan didasarkan pada struktur seperti sebelumnya. Tapi, berbasis penugasan tim dalam organisasi ataupun lintas organisasi.

Penugasan tim tersebut untuk melakukan seluruh tugas perangkat daerah sesuai dengan core business ataupun urusan pemerintahan yang menjadi tugas perangkat daerah.

Penunjukan tim ini didasarkan pada basis keahlian yang dimiliki oleh pegawai, terutama jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi.

“Semoga dengan mekanisme ini, organisasi pemerintah, terutama perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat akan memiliki sifat agile dan fleksibilitas tinggi karena terbiasa bekerja cepat. Pada akhirnya akan terbentuk mind set, skill set, dan culture set, yang agile dalam organisasi pemerintah, terutama Provinsi Jawa Barat,” kata Yerry. Rabu (5/1/2021) lalu.

Agile government atau pemerintahan yang agile merujuk pada organisasi pemerintahan yang mampu merespons dan beradaptasi cepat dengan perubahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yerry pun memaparkan proses kerja ToTs secara singkat. Menurutnya, ada tiga tahap yang dilakukan, Pertama, penyusunan prioritas dan rencana operasional kerja instansi perangkat daerah.

“Yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah atas program strategis Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibedakan menjadi dua jenis pekerjaan, yakni yang bersifat administratif dan bersifat pengembangan atau improvement,” ucapnya.

Proses kerja selanjutnya adalah penyusunan tim dan penetapan tim sesuai dengan pembagian tugas yang terbagi dalam empat ruang lingkup, yakni; Tim Kerja Internal Bidang, Tim Kerja Lintas Bidang, Tim Kerja Lintas Perangkat Daerah, dan Tim Kerja Lintas Instansi, baik pusat, kabupaten kota maupun lembaga lainnya.

“Terakhir, pembagian tugas dan pelaporan tugas yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim masing-masing proyek,” tutur Yerry.

“Tim ini dibentuk bukan berdasarkan struktur kelembagaan, tapi berdasarkan pendekatan tertentu. Misalnya berbasis keahlian. Hal ini dilakukan untuk memberikan respons cepat terhadap masalah yang terjadi dan mengakselerasi inovasi-inovasi pada perangkat daerah,” imbuhnya.

Selain itu, Yerry menuturkan bahwa penyederhanaan struktur menjadi salah satu implikasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya birokrasi kelas dunia.

Ia juga menambahkan, penataan kelembagaan melalui penyederhaan birokrasi yang ditindaklanjuti dengan penyederhanaan struktur organisasi dan melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan salah satu prioritas Pemerintah Pusat.

“Tujuannya, mempercepat proses pengambilan keputusan pada instansi pemerintah dan meningkatkan profesionalisme pegawai dengan mengutamakan basis keahlian pada pegawai,” katanya.

Gubernur Jawa Barat sudah melantik 370 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Yerry, pelantikan jabatan fungsional tersebut akan mendorong setiap PNS meningkatkan kualitasnya.

“Dilantiknya jabatan fungsional pada instansi pemerintah akan mendorong setiap pegawai, khususnya jabatan fungsional, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan,” pungkasnya.***

*Sumber: Humas_Pemprov.Jabar

Red/K.101