Setelah Wakil Ketua, Kini Ketua DPRD yang Diadukan Melanggar Etik

KABARIKU – Setelah Wakil Ketua DPRD Garut berinisial E, kini giliran Ketua DPRD Garut Hj. Euis Ida Wartiah yang dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pelapornya adalah Syam Yousef SH, MH, warga Garut yang berprofesi sebagai advokat. Syam Yousef juga yang melaporkan E ke BK DPRD Garut beberapa waktu lalu.

Syam Yousef melaporkan Ketua DPRD Garut ke BK pada Senin tanggal 18 Mei 2020. Seperti juga E, maka Hj Euis juga dilaporkan telah melanggar etik. Bedanya, jika E disertai dengan laporan dugaan melanggar moral, sementara Hj Euis hanya dilaporkan melanggar etik saja.

“Saya sebagai anggota masyarakat Garut yang memiliki legal standing yang memiliki hak untuk melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Garut nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib,” ujar Syam Yousef saat dikonfirmasi Selasa (19/5/2020).

Salah satu dasar laporan Syam kepada BK adalah pemberian keterangan Euis Ida kepada wartawan usai menggelar rapim pada Kamis tanggal 14 Mei 2020 lalu.

Saat itu, begitu keluar dari ruangan rapat, Euis Ida yang ditanya wartawan menjelaskan bahwa E tidak melanggar moral dan etik. Alasannya karena pelapor sudah mencabut laporannya; pelapor sudah mencabut kuasanya; dan saksi DT tidak memenuhi panggilan;

Menurut Syam, apa yang dilakukan Euis Ida sama halnya dengan telah sengaja menyampaikan kepada publik hasil pendalaman penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh BK. Padahal Pasal 79 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018, menyatakan “Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.”

“Dengan demikian terlapor terbukti telah melanggar Pasal 79 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib,” ujarnya.

Syam menambahkan, seharusnya hasil putusan rapim diumuman kepada publik setelah lewat paripurna DPRD. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib, yaitu “Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.”

Dengan mengumumkan kepada media tentang hasil rapim sebelum ada rapat paripurna, lanjut Syam, Ketua DPRD Garut juga melanggar pasal 80 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Menurut Syam, Euis Ida juga telah melanggar pasal 51 huruf h dan pasal 78 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib.

“Dengan demikian, Ketua DPRD telah melanggar pasal 51 huruf h, pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), dan pasal 80 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib. Oleh karena itu saya yakin bahwa Ketua DPRD Garut telah melanggar etik,” lanjut Syam.

Syam menambahkan, karena Ketua DPRD terbukti melanggar Sumpah/Janji Pimpinan DPRD dan Kode Etik Anggota DPRD maka ia mengusulkan agar Euis Ida diberhentikan dari jabatannya ebagai Ketua DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024. (Has)