KABARIKU – Relawan Jokowi Bersatu yang melakukan rebranding menjadi RJB Indonesia, menyatakan siap mengawal dan menyukseskan program-program Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Ir. Joko Widodo & KH. Ma’aruf Amin tanpa pamrih dan tanpa imbalan.
Hal itu diungkapkan Ketua RJB Indonesia, Silvia D Soembarto, S.H dalam pesan WhatsApp-nya kepada Kabariku, Kamis (24/10/2019).
“RJB Indonesia tetap teguh pada prinsip awal untuk tetap ada dan terus bergerak di seluruh nusantara guna mengawal Program-Program Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Ir. Joko Widodo & KH. Ma’aruf Amin tanpa pamrih dan tanpa imbalan,” kata Silvia.
Silvia menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan menteri dan pejabat setingkat menteri periode 2019-2024 di kompleks Istana Kepresidenan. Kabinet disusun dengan segala pertimbangan yang matang guna membantu dan menyukseskan kelanjutan program kerja pemerintahan Ir. Joko Widodo & KH. Ma’aruf Amin dalam 5 (lima) tahun ke depan.
“Terdapat sejumlah nama lama yang masih dipertahankan, ada pula nama-nama baru yang muncul. Dan seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri tersebut telah melalui rangkaian wawancara sejak Senin (21/10/2019) hingga Selasa (22/10/2019),” katanya.
Menurut Silvia, Presiden Jokowi memenuhi janjinya untuk memberikan porsi lebih besar kepada para profesional atau pejabat karir, yaitu 21 orang (55%). Sedangkan porsi untuk partai politik sebanyak 17 orang (45%). Dari jumlah tersebut, 20 orang adalah wajah baru. Sementara 18 orang sisanya adalah wajah lama, baik di tempat yang sama maupun berpindah posisi.
“Siapa pun yang ditunjuk oleh Presiden Ir. Joko Widodo dalam Kabinet Kerja Jilid II merupakan pilihan terbaik, yang dianggap mampu menjalankan tugasnya dalam lima tahun ke depan,” paparnya.
Silvia berharap, semoga menteri dan pejabat setingkat menteri tersebut dapat tetap berkomitmen dan amanah dalam melaksanakan kerja-kerjanya pada Kabinet Kerja Jilid II periode 2019 – 2024.
Tentang RJB Indonesia, ia menjelaskan, perkumpulan yang dipimpinnya kini sudah menjadi suatu perkumpulan yang sah dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM. (Has)
