KABARIKU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat juru bicaranya Ali Fikri merilis struktur baru organisasi sesuai Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020, Senin (23/11/2020). Terdapat 20 jabatan di KPK sesuai Perkom tersebut.
Ali menelaskan, dalam penataan ulang organisasi melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020, KPK hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru terdiri dari enam pejabat struktural, yaitu satu pejabat eselon I dan lima pejabat setara eselon III serta satu pejabat nonstruktural, yaitu staf khusus.
“Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan baik pada kedeputian maupun kesekjenan,” ujar Ali.
Berikut nama-nama baru jabatan di KPK sesuai Perkom 7/2020:
- Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
- Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
- Direktorat Jejaring Pendidikan
- Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi
- Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat
- Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi
- Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1-5 (lima jabatan)
- Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi
- Inspektorat
- Direktorat Manajemen Informasi
- Direktorat Deteksi dan Analisis. Korupsi
- Bidang Perencanaan Strategis
- Bidang Organisasi dan Tatalaksana
- Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko
- Bagian Pemberitaan
- Bagian Diseminasi dan Publikasi
- Sekretariat Inspektorat
- Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi
- Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
- Staf khusus
Sedangkan nama-nama jabatan lama yang dihapus sebagai berikut.
- Penasihat
- Deputi PIPM
- Koordinator Wilayah (ada sembilan jabatan korwil, yaitu korwil 1-9)
- Direktorat Pengawas Internal
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
- Bagian Renstra Ortala
- Bagian Pemberitaan dan Publikasi
- Sekretariat PIPM.
Mengomentari adanya pernyataan bahwa jabatan di KPK sesuai Perkom menjadi gemuk, Ali menilai pernyataan itu tidak tepat. Menurutnya, struktur organisasi di KPK hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru.
“Kalau disebut gemuk tidak tepat, hanya berubah nama saja dan penghapusan beberapa jabatan,” katanya.
Ditambahkannya, untuk eselon I terdapat penambahan dua nama jabatan namun ada penghapusan satu jabatan lama, yaitu Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Kemudian di eselon II terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama. Sedangkan di tingkat eselon III terdapat penambahan delapan nama jabatan baru dan penghapusan tiga jabatan lama.
Ia mengatakan dua nama jabatan baru pada eselon I, yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat untuk merespons amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU KPK. Sedangkan terkait staf khusus, KPK menegaskan yang dimaksud adalah bukan staf ahli sehingga rumpun jabatan tersebut termasuk dalam kategori nonstruktural.
“Perkom menetapkan paling banyak lima orang staf khusus dengan fungsi menggantikan jabatan Penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah empat orang dan telah dihapus dalam UU Nomor 19 Tahun 2019,” tuturnya.
Ali menandaskan, dengan struktur baru organisasi tersebut KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. (Ref)
