Sekjen Barikade 98, Arif Rahman: “Jangan Dagang Issue Demi Ilusi Reshuffle”

JAKARTA, Kabariku- Dua tahun terakhir, semasa pandemi, sisi paling rentan sekaligus krusial bagi bangsa ini adalah penanganan pandemi Covid-19. Bukan semata mengganggu secara ekonomi dan politik, pandemi juga telah membunuh lebih dari 143 ribu jiwa anak bangsa.

Indonesia masih tergolong beruntung, kerjasama dan soliditas stakeholder bangsa ini membuat penanganan pandemi relatif terkendali dengan korban berhasil ditekan seminimal mungkin.

Menurut Sekjen Barikade 98 Arif Rahman, Kerja keras pemerintah bersama masyarakat dalam rangka memerangi pandemi ini belum usai. Meskipun saat ini kasus sudah melandai, namun dunia tengah bersiap menghadapi gelombang ke-3.

Arif mengecam adanya sejumlah issue yang secara langsung memfitnah pemerintah selaku penanggung jawab penanganan pandemi.

“Apalagi saya lihat issue ini semata-mata diluncurkan hanya untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle,” ujarnya.

Arif menilai issue ini digarap secara masif dan sistematis, karena selain melibatkan sejumlah buzzer politik, isu ini juga digawangi oleh media mainstream. Tentu tak mudah mengorkestrasi isu sedemikian rupa.

Dia menyayangkan issue-issue murahan ini digunakan untuk mendorong wacana pergantian kabinet tanpa mempertimbangkan dampak psikologis ke masyarakat.

“Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya fakta, namun karena disajikan dengan bahasa yang mencekam oleh media mainstream dan diamplifikasi oleh buzzer, maka seolah-olah yang diberitakan ini adalah sebuah fakta,” ujarnya.

Dia menukil salah satu issue tentang harga PCR yang terlalu mahal, terutama jika dibandingkan dengan India yang hanya Rp. 96 ribu.

Dia menegaskan, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, swab test India menggunakan produk dalam negeri yang belum tersertifikasi internasional.

Padahal, jika dibanding negara-negara di dunia, Indonesia termasuk 10% negara dengan tarif swab paling terjangkau. Pasca instruksi Presiden Joko Widodo, tarif test PCR tidak boleh lebih dari 300rb rupiah.

Arif mencontohkan harga disejumlah negara;
Malaysia: RM 150 atau setara dengan 513.218 IDR,
Singapura: 125 SGD-160 SGD atau setara dengan 1.318.000 IDR-1.687.000 IDR,
Filipina: 2.460 PHP – 3.360 PHP atau setara dengan Rp. 689.000 – Rp. 45.000,
Vietnam: 734.000 VND atau setara dengan 455.000 IDR,
Thailand: 4.000 TBH atau setara dengan 1.700.000 IDR.

“Saya mengutuk siapapun yang mengusung issue ini, karena ini secara langsung merusak kredibilitas pemerintah dalam menangani pandemi,” ujar staf khusus Wapres ini.

Kunci dari keberhasilan penekanan korban di pandemi gelombang I dan II adalah adanya kepercayaan masyarakat dan gotong royong antara pemerintah dan sesama masyarakat. Sehingga kerja penanganan termasuk vaksinasi, bisa berjalan masif.

Dia meyakini kalau issue itu terkait dengan ilusi reshuffle sebab, salah satunya langsung menunjuk hidung dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi ini.

Diberitakan, nama perusahaan Luhut Panjaitan dan Erick Thohir turut menerima keuntungan dari swab PCR.

Dia menegaskan, hal tersebut tidak benar. Karena kedua menteri tersebut sama-sama tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas pada perusahaannya masing-masing. Erick Thohir bahkan telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai Menteri.

Justru logikanya, penurunan harga PCR akan merugikan perusahaan yang turut andil dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan tracing dan tracking.
“Lagian, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes,” tandasnya.

Arif menegaskan pihaknya kini tengah mengerahkan upaya untuk mentracing isu ini.
Sebab, jika akibat issue ini, masyarakat menjadi antipati pada pemerintah yang berujung ledakan kasus Covid19 gelombang ketiga.

Maka, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
“Saat ini tim investigasi sudah kami bentuk dan operasionalkan. Tunggu saja tanggal mainnya, kita akan buka siapa hantu blau di belakang issue ilusi reshuffle ini,” ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya tidak antipati dengan reshuffle, sepenuhnya itu merupakan hak presiden. Menteri yang jelek pasti akan direshuffle.

Tetapi, kata dia, jangan mengorbankan jiwa rakyat untuk mengejar ambisi politik. Kenapa tidak menggunakan parameter kinerja menteri untuk mengukur reshuffle.

“Kita siap diskusi terbuka untuk mengevaluasi kinerja kabinet, sepanjang menggunakan data-data sahih. Kami menghindari debat kusir,” tandasnya. ***

Red/K.000