By;
Andrianto SIP/Direktur Eksekutif IPA (Indonesian Political Actions)
Kabariku- Terbitnya Perpres No 93 tahun 2021 yang menjadikan dana APBN untuk menginfus Kereta Cepat Jakarta – Bandung sangatlah tidak prudent, inkonsiten dan berbau KKN.
Masih teringang ketika Ground brouking di Walini Bandung Barat yang tanpa di hadiri Menhub Ignatius Jonan. (21/1/2016) lalu.
Jokowi menegaskan ‘project ini murni kerjasama bisnis (B to B) tidak gunakan APBN’.
Project berjalan sampailah ketika badai Covid melanda dan China sebagai pimpinan project mulai oleng ekonominya.
Sementara project sudah berjalan, luputlah target 2021 kelar.
Yang ada saat ini hanyalah tiang tiang pancangnya. Tentu buruk dalam pandangan mata (mirip tiang pancang monorel di jalan kuningan),
Bila tidak tertuntaskan inilah
simalakama di hentikan Dana sudah terkucur dan bila di lanjutkan berpotensi jadi Kertajati kedua.
Akhirnya Pemerintah menyuntik dana 4,3 Trilyun berupa PNM untuk PT KAI lokomotif konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Dana itu berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2021.
Uang yang tidak kecil setara anggaran Depdagri setahun.
Dana tersebut baru permulaaan.
Konon di perlukan anggaran 114 Trilyun untuk menuntaskan. Angka yang luar biasa.
Bandingkan dengan dana bansos yang cuman 40 triliun saat ini sudah di stop padahal effect lanjutan dari Covid ini masih memukul masyarakat.
Pemaksaan proyek kereta cepat ini adalah tanggungjawab Pemerintah dan ini artinya tanggungjawab Jokowi, Rini Soemarno dan tentulah Menteri Super Luhut.
Ketiganya tidak terlepas tanggung jawab bila kelak Rezim berganti.
Pimpro Project ini Rini Soemarno kemudian beralih ke Airlangga dan sekarang sepeti sudah d duga bila berbau kritis ditunjuklah Luhut.
Penunjukan Luhut ini nampakya selaras dengan kepentingan Taipan Lipo Grup yang mega Projectnya kota baru Meikarta akan jadi halte.
Daya tarik kota mandiri Meikarta ini yg di singgahi kereta cepat jadi sekitar 15 menit saja ke Halim sebuah tawaran menarik buat masyarakat yang ingin cari alternatif tempat tinggal.
Jadi bau anyir KKN ini tibalah saat sang Adik Kandungnya Kartini Sahrir diangkat jadi Komisaris Lippo.
Sebuah kebetulan?
Kata Rostow tidak ada yg kebetulan dalam kehidupan ini.
Project ini sedari awal berbau kepentingan Oligharky sang penyokong.
Munculnya kota mandiri Waliini dan Meikarta.
Hal ini kelak akan jadi ‘big skandal’ yang bakal menyeret, Siapapun yang terlibat dalam Project Kereta cepat ini. ***
