Perpanjang PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali. Perpanjangan itu dilakukan selama dua pekan, terhitung sejak tanggal 5 hingga 18 Oktober 2021.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan aturan PPKM terbaru. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
Dalam Inmendagri itu menyebut ada 6 provinsi di Jawa-Bali yang berstatus level 3 Enam provinsi itu adalah; DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor Bupati Garut Nomor 443.2/3150/Tapem Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Diseases-19 di Wilayah Kabupaten Garut. Mengatur sejumlah kegiatan seperti belajar-mengajar, sektor esensial dan kritikal, tempat usaha, tempat ibadah, hingga transportasi umum.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang juga Ketua Harian Satgas Covid-19 Kabupaten Garut Drs. H. Nurdin Yana, MH., menjelaskan Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan level yang dipengaruhi sejumlah indikator. Salah satunya pencapaian vaksinasi.
Penyebab Garut kembali harus menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. H. Nurdin menjelaskan, Kondisi itu akibat capaian vaksinasi yang masih di bawah 50 persen.
“Ini jadi pokok permasalahan. Jadi (PPKM) level 2 hanya akan diduduki oleh daerah dengan kasus Covid-19 rendah, kedua tingkat BOR (bed occupancy rate) kecil, ketiga capaian vaksinasi harus di atas 50 persen,” jelasnya. Rabu (6/10/2021).
Peraturan tersebut yang kemudian menjadikan Kabupaten Garut kembali turun ke PPKM Level 3. Padahal BOR di Garut sudah cukup rendah.
“Tapi karena capaian vaksinasi kita masih 27 persen, kita masuk ke (PPKM) level 3,” ungkap Nurdin.
Menurutnya kebijakan level itu tidak fair, karena persoalan vaksinasi tergantung ketersediaan vaksin Covid-19. Rendahnya angka vaksinasi di Kabupaten Garut terjadi karena keterbatasan vaksin.
“Kalau vaksin tersedia kita bisa genjot capaian. Dengan 1.303 vaksinator, kita yakin bisa cover semua penduduk. Namun karena vaksin terbatas, capaian menjadi rendah. Memang indikator capaian vaksinasi sudah ditetapkan dua pekan sebelumnya, namun distribusi vaksin masih terbatas,” paparnya.
H. Nurdin menegaskan bahwa kondisi tersebut bukanlah permakluman, namun kondisi riil di lapangan yang menurutnya kesulitan dalam hal ketersediaan vaksin.
“Kondisi itu kemudian tidak seimbang antara suplai vaksin dengan jumlah sasaran warga Garut yang cukup banyak. Tidak fair kalau distribusinya disamakan dengan daerah lain,” tegasnya.
Walau begitu, H. Nurdin mengatakan, akan terus berusaha melakukan peningkatan vaksinasi di Kabupaten Garut. Pihaknya segera menggelar rapat dengan para camat, danramil, kapolsek, dan kepala puskesmas.
“Poinnya, semua harus melakukan percepatan vaksinasi dengan melakukan serbuan (vaksinasi). Camat akan diwajibkan melakukan gebyar vaksin minimal seminggu tiga kali. Sementara di perkotaan, kota akan instruksikan camat agar memobilisasi massa ke sentra vaksinasi yang ada di pendopo,” katanya.
Selain itu, pihaknya pun akan berkoordinasi ke pemerintah pusat terkait ketersediaan vaksinasi. Dengan begitu, saat pihaknya menggerakkan warga untuk divaksinasi, hal tersebut sejalan dengan tersedianya vaksin Covid-19 yang siap disuntikkan.
“Jika distribusi vaksin ke Kabupaten Garut masih terjadi seperti saat ini, maka menurutnya bukan tidak mungkin hingga Oktober tahun depan pun capaian vaksinasi belum bisa mencapai target. Pa Dandim Pak Kapolres juga akan meminta ke satuan atas terkait penyediaan vaksinasi,” ucapnya.
“WFO maksimal hanya 25 persen, selebihnya WFH. Untuk konteks mal dan industri, akan menyesuaikan Inmendagri. Wisata sementara harus ada pembahasan khusus, karena kalau dari keterpaparan tidak ada pengaruh dari kunjungan wisatawan. Kita akan rapatkan lebih lanjut terkait kebijakan wisata,” tambahnya.
Sementara, menurut Ketua Harian Satgas Covid-19 Kabupaten Garut ini mengatakan selama ini tak ditemukan kasus Covid-19 dari aktivitas pariwisata di Kabupaten Garut.
“Kita akan rapatkan lebih lanjut terkait kebijakan wisata,” katanya memungkas.
Senada dengan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, H. Budi Gan Gan Gumilar, SH., M.Si., terkait kebijakan pariwisata, setelah Kabupaten Garut kembali masuk Level 3.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada perintah untuk menutup objek wisata di Kabupaten Garut.
“Memang kalau berdasarkan Irmendagri, di Level 3 itu ketentuan sudah jelas (wisata ditutup). Namun sangat disayangkan, baru juga bangkit sudah harus ditutup lagi,” ujar dia.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk menentukan kebijakan pariwisata. Sebab, aktivitas pariwisata tak bisa langsung ditutup secara mendadak.
Berdasarkan hasil evaluasi, belum ditemukan kasus Covid-19 dari aktivitas pariwisata di Kabupaten Garut.
“Kita sempat melakukan tes swab secara acak di Situ Cangkuang. Tak ada yang positif. Artinya, masih aman aktivitas wisata di Garut,” kata dia.
Budi menilai, kembalinya Kabupaten Garut menjadi Level 3 bukan disebabkan kasus Covid-19 yang meningkat. Namun, capaian vaksinasi di Kabupaten Garut masih dianggap rendah.
“Kalau dilihat itu, di Jabar yang Level 2 hanya Kota Cirebon, Pangandaran dan Banjar. Kalau di sana kan penduduknya sedikit. Di Banjar misalnya, hanya tiga kecamatan. Otomatis presentase vaksinnya tinggi,” kata dia.
Sementara di Kabupaten Garut, Kadisparbud menyebut, jumlah penduduknya mencapai sekitar tiga juta secara keseluruhan. Meski vaksinasi telah dilakukan kepada 500 ribu orang, capaiannya secara presentase masih rendah. ***
