KABARIKU – Anggaran belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar dan ballpoint sebesar Rp 124 miliar dalam RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 terus menjadi sorotan.
Anggota DPRD dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyatakan tidak puas dengan alasan salah input di sistem e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI yang dikemukakan pihak Pemprov.
“Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” tegas William dalam keterangan tertulis yang diterima Kabariku, Rabu (30/10/2019).
Menurutnya, pembahasan sudah memasuki tahap final sehingga semua komponen seharusnya sudah rapi dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada lagi kesalahan fatal dan fantastis.
“Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang,” kata William.
Seperti diberitakan, anggaran aibon yang kini jadi sorotan tersebut diusulkan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat Wilayah 1, sementara ballpoint diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai 66 miliar Rupiah di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian, menyatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Gubernur dan Ketua DPRD DKI terkait usulan pengadaan aibon dan balllpoin tersebut.
“Nanti saya komunikasi. Kita kan kenal baik sama Pak Gubernur dan Pak Ketua DPR,” ujarnya. (Ref)
