GARUT, Kabariku- Kerusakan hutan yang menjadi pemicu terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Pameungpeuk dan banjir bandang di Kecamatan Sukaresmi.
Kepolisian Resor (Polres) Garut memastikan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya kerusakan hutan di wilayah Kabupaten Garut.
“Langkah Penyelidikan dan Mitigasi yang akan dilakukan Kapolres Garut, AKBP Wirdhanto menindaklanjuti terjadinya bencana banjir bandang di Sukaresmi dan Pameungpeuk merupakan langkah yang tepat dan patut mendapatkan dukungan”. Hal itu disampaikan Hasanuddin. Selasa (09/11/2021).
Menurut Analis Lembaga Bantuan Hukum Padjajaran ini, Penyelidikan adalah upaya mengumpulkan data dan informasi yang akurat untuk mengetahui penyebab peristiwa banjir tersebut secara ilmiah, sehingga dapat dilakukan penanganan terhadap bencana tersebut, baik secara hukum, sosial dan lingkungan.
“Hal ini penting dilakukan, agar kesimpulannya dapat menjadi rujukan langkah selanjutnya para pihak, dan khususnya pihak kepolisian, untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam peristiwa tersebut,” katanya.
Kedua, lanjut Hasanuddin, Mitigasi merupakan bagian yang tak terpisahkan, oleh sebab hanya dengan mitigasi resiko dampak bencana dapat dieliminasi. Langkah ini merupakan pelaksanaan dari adigium “Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi”.
Dijelaskannya, Dari dua hal tersebut tentu patut mendapatkan dukungan dari penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Bupati dan DPRD Garut,.
“Oleh sebab pasca bencana penyelidikan tersebut menjadi protokol wajib untuk mengetahui penyebab terjadinya bencana secara ilmiah,” jelasnya.
“Sehingga tidak ada spekulasi, dan menuding pihak secara tidak berdasar dan pada akhirnya menjadi kambing hitam dari peristiwa bencana,” imbuhnya.
Hasanuddin mencontohkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada peristiwa banjir bandang Sungai Cimanuk, yang pada akhirnya Wisata Darajat dikambing hitamkan sebagai penyebab, dan dihukum.
“Padahal faktanya tidak demikian. Terbukti, wisata darajat tetap berjalan, sebagaimana sebelum terjadinya bencana,” ujarnya.
Demikian juga dengan pernyataan Bupati Garut saat ini, yang menyatakan bahwa penyebab kerusakan bukanlah akibat alih fungsi lahan. Aktifis ’98 ini menyebut pernyataan ini terlalu prematur dan tanpa ada dasarnya.
“Mestinya, pernyataan pejabat publik harus berdasarkan hasil kajian ilmiah, sementara hasil kajian atau penyelidikannya pun belum dilakukan,” tandasnya.
Demikian juga dengan Mitigasi, ditegaskan Hasanuddin, Langkah ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu pedoman dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana susulan, sehingga dampak kerusakan dan nyawa dapat dieliminasi dan bahkan dihindari.
“Kita berharap Bupati dan DPRD Garut dapat segera berkoordinasi dengan langkah-langkah yang dilakukan Polres Garut, yang semestinya menjadi kewajibannya,” pungkas Hasanuddin.***
