Kepala Daerah Sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 Di Daerah

KABARIKU – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan agar kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota, harus menjadi Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bachtiar, perintah resmi tercantum dalam Surat Edaran (SE) Mendagri 440/2622/SJ yang terbit pada Minggu 29 Maret 2020.

Ia menegaskan, Ketua Gugus Tugas Covid-19 di daerah tak bisa didelegasikan kepada pejabat lain.

“Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 di daerah tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, harus kepala daerah langsung,” ungkap Bahtiar, Minggu (29/3/2020).

Ditambahkannya, SE Mendagri juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah masing-masing, menetapkan status darurat siaga bencana Covid-19. Kewenangan tersebut, terdesentralisasi dari level provinsi, sampai kabupaten, maupun kota.

Namun SE Mendagri juga menyebutkan, penetapan status darurat siaga Covid-19, dan penetapan keadaan darurat Covid-19 mengacu pada kajian, dan penilaian kondisi daerah sesuai dengan penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Setelah melakukan kajian, atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, gubernur, bupati/wali kota menetapkan status bencana Covid-19,” ungkap Bahtiar.

Inilah point-point SE Mengadri 440/2622/SJ

1. Gubernur dan bupati/wali kota menjadi ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah
2. Gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia membentuk susunan timnya masing-masing yang mengacu pada susunan tim serupa di level nasional. Termasuk tugas dan peran masing-masing susunan tim tersebut.
3. Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah masing-masing, menetapkan status darurat siaga bencana Covid-19. Kewenangan tersebut, terdesentralisasi dari level provinsi, sampai kabupaten, maupun kota. (Has)