Komdigi: Komunikasi Pemerintah Harus Memahami Cara Publik Mengonsumsi Informasi

Jakarta, Kabariku – Pemerintah dinilai perlu mengubah strategi komunikasi publik agar lebih sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini didominasi media sosial. Penyampaian kebijakan tidak lagi cukup berfokus pada aspek rasional, tetapi juga harus mampu membangun kedekatan emosional agar pesan lebih mudah diterima publik.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Latief Siregar, sebagaimana dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Menurut Latief, karakter media sosial berbeda dengan media arus utama. Platform digital lebih mengandalkan aspek emosional sehingga konten yang mampu membangkitkan perasaan cenderung lebih cepat menarik perhatian masyarakat.

“Media sosial menjual rasa. Orang lebih banyak tergerak oleh emosi dibandingkan sekadar informasi. Sementara pemerintah selama ini lebih banyak menyampaikan kebijakan yang bersifat rasional,” ujar Latief.

Ia menjelaskan, masyarakat umumnya merespons informasi di media sosial secara emosional. Sebaliknya, saat membaca koran, majalah, atau artikel panjang di media daring, publik cenderung menggunakan pendekatan yang lebih analitis.

Meski demikian, Latief mengingatkan pemerintah tidak boleh meninggalkan media arus utama. Menurutnya, setiap platform memiliki karakteristik tersendiri sehingga strategi penyampaian pesan harus disesuaikan.

“Jangan hanya bermain di media sosial. Media konvensional tetap penting. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menyesuaikan cara penyampaian pesan dengan karakter masing-masing platform,” katanya.

Dalam paparannya, Latief juga menyoroti tantangan komunikasi di era digital yang membuat informasi negatif jauh lebih cepat menyebar dibandingkan kabar baik.

“Kecepatan berita buruk bisa sepuluh kali lebih cepat daripada berita baik,” ujarnya.

Menurut Latief, kondisi tersebut berkaitan dengan naluri manusia yang lebih peka terhadap ancaman, konflik, dan rasa takut. Akibatnya, informasi yang mengandung kontroversi atau persoalan lebih mudah menjadi viral dibandingkan klarifikasi maupun pemberitaan positif.

Ia mencontohkan, kesalahan penulisan atau isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sering kali lebih cepat menyebar luas dibandingkan informasi yang telah diperbaiki.

Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya memperbanyak publikasi mengenai capaian program, tetapi juga mengemas pesan dengan cara yang mampu menarik perhatian masyarakat sejak awal.

Latief mencontohkan implementasi kebijakan registrasi biometrik. Menurutnya, komunikasi tidak cukup hanya menginformasikan waktu penerapan kebijakan, tetapi harus menjelaskan manfaat konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kalau hanya mengatakan tanggal sekian biometrik diberlakukan, masyarakat akan bertanya, ‘Terus apa manfaatnya buat saya?’ Yang harus disampaikan adalah manfaatnya, misalnya bagaimana biometrik dapat melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perhatian masyarakat terhadap sebuah informasi kini semakin singkat. Berdasarkan berbagai kajian, perhatian awal atau attention span rata-rata hanya berlangsung sekitar 17 detik.

“Kalau dalam 17 detik pertama tidak menarik, kemungkinan besar orang tidak akan melanjutkan membaca,” katanya.

Lebih lanjut, Latief menekankan bahwa komunikasi publik yang efektif harus mampu menunjukkan dampak nyata dari setiap kebijakan pemerintah.

Informasi yang memberikan solusi atas persoalan masyarakat dinilai lebih mudah diterima dibandingkan sekadar mengumumkan peluncuran sebuah program.

Menurutnya, keberhasilan komunikasi publik bergantung pada kemampuan pemerintah menjawab pertanyaan mendasar masyarakat mengenai manfaat kebijakan yang diterapkan.

“Komunikasi pemerintah harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat: apa manfaatnya bagi saya, bagaimana kebijakan itu menyelesaikan masalah saya, dan mengapa saya perlu peduli. Kalau itu bisa dijawab, maka peluang pesan diterima publik akan jauh lebih besar,” pungkas Latief.*