PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

oleh :
Anshar Manrulu
Wakil Sekretaris Jenderal Partai PRIMA

Kabariku – Pernyataan Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang menilai pemerintah Presiden Prabowo Subianto sedang panik menghadapi kritik publik, lebih tepat dibaca sebagai opini politik yang tidak memiliki dasar fakta yang kuat.

Jika kesimpulan tersebut muncul karena beredarnya isu bahwa PDIP berada di belakang sejumlah aksi mahasiswa, maka perlu ditegaskan bahwa isu itu bukan berasal dari pemerintah. Pemerintah Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang menuduh PDIP sebagai aktor di balik gerakan mahasiswa.

Justru isu tersebut pertama kali berkembang dari berbagai kalangan mahasiswa sendiri yang tergabung dalam sejumlah aliansi BEM dan kelompok gerakan.

Karena itu, tidak tepat jika kemudian pemerintah dituduh panik hanya karena muncul berbagai spekulasi di ruang publik. Jangan sampai terjadi overthinking politik yang justru memperkeruh suasana.

Pemerintah selama ini memandang kritik sebagai bagian yang normal dalam kehidupan demokrasi. Kritik publik tidak pernah dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang harus didengar dan dievaluasi.

Menafsirkan setiap respons pemerintah sebagai tanda kepanikan hanyalah sebuah konstruksi opini yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.

Ukuran yang objektif bukanlah asumsi atau persepsi politik, melainkan bagaimana pemerintah merespons berbagai aspirasi masyarakat melalui kebijakan, dialog, dan mekanisme demokrasi yang tersedia.

Faktanya, tidak sedikit tuntutan yang disampaikan mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang justru diakomodasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Salah satu contoh terbaru adalah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Daring.

Kebijakan tersebut merupakan respons konkret terhadap aspirasi yang selama ini diperjuangkan para pengemudi ojek online dan transportasi daring.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih mendengar dan bekerja, bukan bersikap defensif terhadap kritik. Pemerintah tidak anti-kritik, tetapi berupaya menerjemahkan aspirasi yang rasional dan konstruktif menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Presiden Prabowo sendiri berkali-kali menegaskan pentingnya persatuan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dalam konteks tersebut, yang dibutuhkan saat ini adalah semangat merangkul semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan rakyat, bukan membangun narasi yang berpotensi memperlebar polarisasi politik.

Karena itu, alih-alih menuduh pemerintah panik tanpa dasar yang jelas, lebih baik seluruh kekuatan politik mengedepankan sikap yang konstruktif.

Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi juga membutuhkan kejujuran intelektual dalam membaca fakta.

Yang terlihat hari ini bukanlah pemerintah yang panik menghadapi kritik. Yang terlihat justru adalah pemerintah yang terus bekerja, membuka ruang dialog, dan berusaha menjawab berbagai tuntutan masyarakat melalui kebijakan yang nyata.*

Jakarta, 24 Juni 2026