Jakarta, Kabariku.com – Ramainya kritik partai-partai pendukung pemerintahan terhadap posisi politik PDI Perjuangan justru memperlihatkan bahwa keberadaan PDIP sebagai kekuatan di luar pemerintahan mulai dianggap mengganggu kenyamanan koalisi kekuasaan.
” Karena itu, PDIP tidak boleh lagi bertahan dalam posisi abu-abu sebagai “penyeimbang” yang dapat ditafsirkan setengah di dalam, setengah di luar,” kata Ketua Forum Sipil Suara Bersatu, Hamdi Putra, Senin (22/6/2026).
Hamdi menjelaskan menjelang Pemilu 2029, pilihan paling strategis bagi PDIP adalah menegaskan diri sebagai oposisi demokratis yang kritis, konsisten, dan berbasis solusi.
PDIP harus menyadari bahwa politik tidak memberi penghargaan kepada partai yang ragu-ragu. Dalam pemerintahan dengan koalisi besar, partai-partai pendukung kekuasaan akan berbagi panggung ketika kebijakan dianggap berhasil, tetapi akan saling melempar tanggung jawab ketika kebijakan gagal.
Dalam situasi seperti itu, PDIP berisiko menanggung kerugian paling besar apabila terus berada di wilayah abu-abu.
* Tidak mendapatkan kursi kekuasaan, tetapi juga tidak sepenuhnya memperoleh kepercayaan rakyat sebagai alternatif kekuasaan,” ujar Hamdi.
Posisi ambigu hanya membuat PDIP membayar harga sebagai oposisi tanpa menikmati keuntungan politik sebagai oposisi. Ketika pemerintah menghasilkan kebijakan populer, PDIP tidak dapat mengklaim keberhasilan karena tidak berada dalam struktur pemerintahan.
Namun ketika pemerintah menghadapi kegagalan, pemborosan anggaran, konflik kepentingan, penurunan kualitas demokrasi, atau kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, PDIP juga tidak dapat memanen penuh aspirasi publik karena masih dicurigai membuka ruang kompromi dengan kekuasaan.
” Itulah sebabnya PDIP harus memilih garis yang jelas. Bukan oposisi emosional, bukan pula oposisi yang menolak semua kebijakan hanya demi menyerang pemerintah,” sebutnya.
PDIP harus menjadi oposisi substantif, yaitu mendukung kebijakan yang benar-benar menguntungkan rakyat, tetapi berdiri paling depan untuk mengoreksi kebijakan yang salah, anggaran yang tidak transparan, proyek yang tidak produktif, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik politik yang menjauhkan negara dari cita-cita demokrasi dan keadilan sosial.
Keuntungan terbesar dari sikap tersebut adalah PDIP dapat menjadi pemegang utama suara rakyat yang kecewa terhadap jalannya pemerintahan.
” Dalam demokrasi, rakyat membutuhkan pembeda yang jelas antara pihak yang memegang kekuasaan dan pihak yang mengawasi kekuasaan,” bebernya.
Ketika hampir semua partai berhimpun di sekitar pemerintah, ruang oposisi menjadi semakin bernilai. PDIP dapat mengisi ruang itu sebagai kekuatan politik nasional yang tidak sekadar mengkritik, tetapi juga menawarkan jalan keluar.
*Pemilu 2029 tidak hanya akan ditentukan oleh siapa yang paling banyak memasang baliho atau siapa yang paling kuat menguasai struktur kekuasaan,” sebutnya.
Pemilu 2029 akan ditentukan oleh selama lima tahun pemerintahan berjalan, siapa yang benar-benar membela rakyat ketika harga naik, pekerjaan sulit, anggaran tidak efisien, layanan publik buruk, dan kekuasaan semakin terkonsentrasi? Siapa yang berani mengajukan pertanyaan ketika yang lain memilih diam? Siapa yang memiliki keberanian untuk berkata tidak ketika kebijakan pemerintah tidak lagi sejalan dengan kepentingan rakyat?
PDIP memiliki modal politik untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan basis pemilih nasional, jaringan organisasi yang kuat, pengalaman panjang dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, serta identitas ideologis sebagai partai nasionalis kerakyatan, PDIP sebenarnya tidak membutuhkan posisi setengah hati.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengubah ideologi menjadi kerja politik nyata.
*Memperjuangkan harga pangan yang terjangkau, lapangan kerja yang layak, perlindungan buruh, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang adil, pemerataan ekonomi, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan uang rakyat,” terangnya.
Sikap oposisi yang tegas juga akan memberi PDIP ruang untuk membangun rekam jejak menuju 2029. Kritik yang disampaikan sejak sekarang dapat menjadi arsip politik yang kuat apabila didukung data, dokumen, argumentasi, dan usulan kebijakan alternatif.
PDIP tidak boleh hanya tampil sebagai partai yang marah ketika tidak berada dalam pemerintahan.
PDIP harus tampil sebagai partai yang mampu membuktikan bahwa ia memiliki desain pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, lebih transparan, dan lebih berpihak kepada rakyat.
Di saat yang sama, PDIP harus memahami bahwa oposisi tidak identik dengan permusuhan terhadap negara atau Presiden.
Oposisi adalah mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Mengawasi pemerintah bukan berarti menghambat pembangunan. Mengkritik kebijakan bukan berarti menolak negara.
Justru tanpa oposisi yang kuat, pemerintahan berisiko kehilangan koreksi, kehilangan kepekaan, dan kehilangan kemampuan untuk membedakan kepentingan rakyat dengan kepentingan elite.
Karena itu, tekanan dari partai-partai koalisi agar PDIP memperjelas posisinya seharusnya tidak dibaca sebagai ancaman, melainkan sebagai alarm politik. Semakin kuat dorongan agar PDIP memilih berada di dalam atau di luar pemerintahan, semakin jelas bahwa posisi PDIP di luar kekuasaan memiliki nilai strategis.
Koalisi besar mungkin menguasai kursi kabinet dan akses kekuasaan hari ini, tetapi PDIP dapat membangun sesuatu yang jauh lebih penting untuk 2029, yaitu kepercayaan rakyat bahwa masih ada partai besar yang berani berdiri di luar lingkaran kekuasaan.
PDIP tidak boleh menjadi bayangan koalisi. PDIP harus menjadi kutub alternatif. Sebab dalam politik, rakyat tidak akan memilih partai yang sekadar berdiri di pinggir sambil menunggu pintu kekuasaan dibuka. Rakyat akan memilih partai yang memiliki sikap, keberanian, dan konsistensi.
“Koalisi boleh menguasai kursi kekuasaan hari ini. Tetapi PDIP dapat menguasai kursi harapan rakyat pada 2029, asalkan berani keluar sepenuhnya dari wilayah abu-abu,” ucapnya.
Discussion about this post