Presiden Didampingi Wapres Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi dan Fiskal RAPBN 2027 di Sidang Paripurna DPR

Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam sidang tersebut, Presiden menyampaikan pidato pengantar mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembukaan sidang oleh Ketua DPR RI sebelum Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah untuk tahun mendatang.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar instrumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkokoh fondasi ekonomi nasional.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, penyusunan APBN 2027 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyampaian KEM dan PPKF tahun ini juga bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional.

Kepala Negara menilai semangat persatuan dan optimisme bangsa menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya kehadiran langsung Kepala Negara dalam menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Fokus kebijakan pemerintah ke depan meliputi penguatan ketahanan pangan nasional, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rapat Paripurna DPR RI tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan lembaga negara, para Menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih, ketua umum partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta unsur pimpinan lembaga negara lainnya.*