Noel Sebut Ada Oknum Partai dan Ormas Dalam Sengkarut Sertifikasi K3 di Kemnaker

Jakarta, Kabariku— Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengaku, ada dugaan keterlibatan oknum partai dan ormas dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Noel tiba untuk menghadapi sidang dakwaan. Namun sebelum sidang dimulai, Noel justru melempar pernyataan yang lebih luas dari sekadar perkara hukum.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini,” ungkap Noel sebelum sidang dimulai, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

“Tapi ketika kita sudah di orkestrasi sebagai gembong koruptor, kita akan mengiyakan sebagai gembong koruptor. Kita lihat prosesnya dulu ini, harapannya sih ingin bebas,” imbuh Noel.

Pernyataan itu menciptakan ruang spekulasi baru. Sebab, Noel tak menyebut nama, tak memberi warna, bahkan tak memberi inisial. Namun ia berjanji akan membuka identitas yang dimaksud pada waktunya.

“Jangan kasih tahu warnanya, clue-nya. Yang jelas partai dan ormas. Partainya saya kasih tahu pekan depan,” katanya singkat.

Di sisi lain, Noel mengklaim yang telah ia ulangi sejak perkaranya mencuat bahwa tidak ada kerugian negara dalam praktik yang dituduhkan.

“Yang pasti tidak ada kerugian negara,” ujarnya. Saat ditanya apakah ia akan meminta amnesti, rehabilitasi atau abolisi kepada Presiden Prabowo Subianto jika terbukti bersalah, Noel belum mau berspekulasi.

“Ikuti proses dulu,” katanya.

Sebelumnya, Dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, Noel melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 hingga mencapai nilai Rp6,52 miliar.

Surat dakwaan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dame Maria Silaban di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Para terdakwa telah memaksa pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total Rp6,52 miliar, yang merupakan tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri para terdakwa,” ungkap Dame Maria Silaban.

Kasus K3 ini bukan perkara kecil dalam ekosistem ketenagakerjaan. Sertifikat K3 menjadi syarat wajib bagi pekerja di sektor-sektor berisiko, dari minyak dan gas hingga konstruksi. Pelambatan penerbitan dokumen bukan sekadar hambatan birokratis, tetapi bisa menunda proyek dan mengancam posisi kerja.

Noel bukan satu-satunya yang terseret dalam perkara K3. Sejumlah pejabat Kemnaker beserta pihak swasta juga ikut didakwa dalam konstruksi pemerasan dan penerimaan uang yang disebut berlangsung sistemik.